Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Rencana pemerintah menaikkan jumlah penerima bantuan pangan non tunai melalui program voucer pangan dari 1,2 juta keluarga penerima menjadi 10 juta keluarga penerima pada tahun depan masih belum pasti. Ini terjadi karena hingga kini kebutuhan anggaran pendukung program tersebut belum masuk dalam daftar pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemsos) Andi ZA Dulung mengatakan, total anggaran yang dibutuhkan untuk bantuan pangan non tunai pada 2018 sekitar Rp 12 triliun. Menurutnya, seharusnya alokasi anggaran untuk bantuan pangan tahun 2018 sudah disiapkan meski dalam bentuk beras.
Sebab dengan pembagian bantuan dalam bentuk non tunai, maka penerima akan berhak mendapat bantuan senilai Rp 110.000 per bulan per rumah tangga penerima. Tambahan anggaran juga diperlukan, sebab sampai saat ini Kemsos belum memiliki alokasi anggaran untuk program penambahan e-warung. Pengembangan e-warung menjadi penting karena mendukung pelaksanaan program bantuan pangan non tunai.
Menurut Andi, untuk memperluas cakupan bantuan pangan non tunai menjadi 10 juta penerima, pemerintah perlu menyediakan 10.000 unit e-warung. Padahal saat ini baru ada 2.800 unit e-warung. Untuk menambah 7.500 unit e-warung, kata Andi, dibutuhkan anggaran Rp 200 miliar. Namun hingga kini belum ada alokasi anggarannya.
Andi berharap, pemerintah segera mencari solusi untuk anggaran pengadaan e-warung. Sebab jika tidak ada solusi, maka program bantuan pangan non tunai tak bisa berjalan efektif. Tanpa e-warung, masyarakat akan kesulitan membelanjakan bantuan pangan non tunai yang diberikan lewat kartu elektronik. Selain itu ketiadaan e-warung juga dikhawatirkan akan berdampak ke stabilitas harga barang yang dibutuhkan oleh masyarakat penerima bantuan.
"Kalau tidak ada e-warung, program ini bisa sukses, bisa juga tidak. E-warung ini sama dengan Bulog, kalau mereka tidak ada, harga barang tidak stabil, kalau ada stabil karena pemerintah bisa intervensi, itu seperti kapal penyelamat," ujar Andi Rabu (6/7).
Anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang juga meminta pemerintah mengalokasikan anggaran untuk e-warung. "E-warung ini dibutuhkan masyarakat. Saya harap pemerintah bisa memikirkan," pintanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
