Reporter: Bidara Pink | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran Tahunan Bank Indonesia (BI) mencetak surplus pada tahun 2021. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh BI, surplus anggaran yang dicatat BI adalah sebesar Rp 26,12 triliun.
Gubernur BI Perry Warjiyo merinci, surplus anggaran pada tahun lalu didorong oleh penerimaan yang lebih besar daripada pengeluaran bank sentral.
“Kami mencatat total realisasi penerimaan ATBI 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021 sebesar Rp 95,80 triliun sedangkan realisasi total pengeluaran sebesar Rp 69,68 triliun,” ujar Perry dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (22/3).
Perry menyebut, penerimaan yang didapat oleh bank sentral tersebut rupanya melampaui target yang dipatok oleh BI dalam Rancangan ATBI, alias mencapai 119,91% dari rencana yang sebesar Rp 79,89 triliun.
Ini didukung oleh realisasi anggaran operasional yang mencapai Rp 28,24 triliun atau 101,78% dari target yang dipatok sebesar Rp 27,75 triliun. Moncernya penerimaan anggaran operasional ini terutama berasal dari pendapatan kupon surat berharga valuta asing yang mencapai Rp 19,39 triliun.
Baca Juga: BI Dinilai Belum Perlu Memupuk Cadangan Emas untuk Perkuat Cadangan Devisa
BI juga mencatat penerimaan anggaran kebijakan sebesar Rp 67,55 triliun atau 129,57% dari target yang dipatok sebesar Rp 52,13 triliun.
Penerimaan kebijakan ini terutama berasal dari pendapatan bunga atau kupon dari Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 38,04 triliun, sejalan dengan meningkatnya kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI karena kebijakan burden sharing.
Sedangkan dari sisi pengeluaran, total pengeluaran yang dikeluarkan oleh bank sentral pada tahun lalu rupanya hanya mencakup sekitar 77% dari total rencana yang sekitar Rp 90 triliun.
Ini terdiri dari pengeluaran anggaran operasional sebesar Rp 11,18 triliun dengan porsi pengeluaran terbesar berasal dari pos Gaji dan Penghasilan Lainnya yang mencapai Rp 3,71 triliun.
Kemudian ada juga pengeluaran anggaran kebijakan yang tercatat Rp 58,50 triliun dengan porsi pengeluaran terbesar dari penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, yang terutama berkaitan dengan upaya menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
