Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah segera menggelontorkan anggaran untuk perlindungan sosial sebanyak Rp 110 triliun dalam rangka penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19). Jumlah tersebut setara 27,1% dari total anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp 405,1 triliun.
Untuk rincian tambahan jaringan pengamanan sosial, pertama untuk anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak Rp 8,3 triliun. Ini lantaran, ada penambahan untuk 10 juta KPM. Penyaluran PKH menjadi setiap bulan dan dimulai April 2020 dengan kebutuhan per bulannya mencapai Rp 2,6 triliun.
Baca Juga: Tangkal dampak corona, OJK tangguhkan penagihan leasing selama setahun
“Bulan April sampai dengan Juni, KPM menerima PKH sebanyak dua kali. Ini juga percepatan yang semula akan dilaksanakan di kuartal IV-220 dimajukan di kuartal II-2020” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Selasa (1/4).
Menkeu menambahkan dengan kata lain sisa alokasi PKH dalam APBN 2020 yakni Rp 14,7 triliun dari pagu Rp 29,1 triliun, sehingga dibutuhkan tambahan Rp 8,3 triliun yang merupakan alokasi PKH setelah tambahan menjadi Rp 37,4 triliun.
Kedua, anggaran kartu sembako senilai Rp 10,9 triliun. Belanja tersebut untuk tambahan sembako sebanyak 4,8 juta KPM dari semula 15,2 juta menjadi 20 juta KPM. Untuk peserta kartu sembako awal mendapatkan tambahan Rp 50.000 per bulan selama sembilan bulan.
Sementara untuk peserta tambahan mendapat suntikan lagi sebanyak Rp 200.000 per bulan selama sembilan bulan. Dus, alokasi kartu sembako menjadi Rp 43,6 triliun.
Baca Juga: Sri Mulyani: Tahun ini tarif PPh Badan bakal turun jadi 22%
Ketiga, anggaran untuk tambahan kartu pra kerja sebanyak Rp 10 triliun. Dalam hal ini program kartu pra kerja diperkuat untuk 5,6 juta orang pekerja informal/pelaku usaha mikro dan kecil dengan biaya pelatihan sekitar Rp 1 juta, insentif pasca pelatihan Rp 600.000 per bulan untuk empat bulan, dan insentif survei Rp 150.000.
Keempat, diskon tarif listrik untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA sebanyak Rp 3,5 triliun. Insentif ini berupa pembebasan tarif listrik kepada dua puluh empat juta pelanggan 450 VA, dengan rata-rata tagihan Rp 400.000 per bulan per pelanggan. Bagi tujuh juta pelanggan 900 VA bantuan tagihan listrik senilai Rp 30.000 per bulan.
Kelima, tambahan insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak Rp 1,5 triliun. Lebih rinci, dari anggaran itu Rp 800 miliar berupa subsidi selisih bunga untuk 175 ribu unit, bunga konsumen 5%, subsidi bank pelaksana 6%-7%. Kemudian, Rp 700 miliar untuk subsidi bantuan uang muka Rp 4 juta per unit untuk 175 ribu unit.
Keenam, anggaran program jaringan pengamanan sosial lainnya senilai Rp 30,8 triliun. Sri Mulyani bilang alokasi anggaran ini masih dikoordinasikan dengan unit terkait sebagai antisipasi lanjutan dampak Covid-19.
Baca Juga: Antisipasi krisis, Perppu berikan enam kewenangan ini ke Bank Indonesia
Kemudian, untuk anggaran cadangan pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar/logistik sebanyak Rp 25 triliun.
Anggaran ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan dan bahan pokok dengan harga yang stabil. Namun, ini masih akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bulog.
Terakhir, penyesuaian anggaran pendidikan sebesar Rp 20 triliun. Untuk spesifikasi alokasinya masih dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
Baca Juga: Kalau perlu, LPS akan jamin simpanan di atas Rp 2 miliar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
