Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat
Keempat, dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 157,57 triliun antara lain subsidi bunga KUR dan non-KUR, pinjaman loss lomit UMKM dan korporasi, IJP UMKM dan koporasi, pembiayaan PEN, penempatan dana, dan penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN yang mendapatkan penugasan.
Kelima, insentif perpajakan sebesar Rp 47,27 triliun yakni dalam bentuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 Impor, diskon angsuran PPh Pasal 25, percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN), dan insentif PPh Final jasa konstruksi.
Sri Mulyani menegaskan, kebijakan ini sudah disepakati oleh Komisi XI DPR RI. Meski anggaran program PEN tahun ini terus menggunung, tapi dirinya memastikan tidak akan memperlebar defisit APBN 2021 dari outlook 5,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) sebagaimana tertera dalam UU APBN 2021.
Caranya, Menkeu akan menutupi anggaran program PEN dari realokasi belanja K/L tahun anggaran 2021 sebesar Rp 76,7 triliun, serta sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2020 senilai Rp 234,7 triliun. Sisanya berasal dari realokasi transfer ke daerah dana desa (TKDD) dan alokasi awal anggaran program PEN 2021.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, pihaknya saat ini masih menghitung ulang pengediaan anggaran program pemulihan ekonomi di tahun ini. “Yang pasti angka-angka tersebut (anggaran PEN 2021) masih dinamis, sesuai dengan perkembangan langkah pemerintah,” kata Askolani kepada KONTAN, Selasa (8/2).
Selanjutnya: Selama satu dekade, pemerintah menyuntik Rp 186,47 triliun ke BUMN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
