/2016/11/17/707740229.jpg "Anggaran BI tahun 2017 naik menjadi Rp 21,2 T")
Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) tahun 2017. Dalam rapat kerja Komisi XI dengan BI, Rabu (14/12), anggaran penerimaan operasional BI disetujui Rp 21,22 triliun dan anggaran pengeluaran operasional disetujui sebesar Rp 9,87 triliun.
Nilai anggaran penerimaan operasional itu sama dengan usulan BI. Namun jika dibandingkan ATBI 2016, angka itu naik 16,36%. Untuk anggaran pengeluaran operasional, nilainya lebih rendah dari usulan BI sebelumnya yang sebesar Rp 10,72 triliun.
Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan, anggaran penerimaan operasional BI pada tahun depan terdiri dari penerimaan hasil pengelolaan valuta asing (valas) sebesar Rp 21,76 triliun, penerimaan operasional kegiatan pendukung sebesar Rp 14 miliar, dan penerimaan administrasi Rp 125 miliar.
Sementara itu, anggaran pengeluaran operasional terdiri dari gaji dan penghasilan lainnya Rp 3,38 triliun, manajemen sumber daya manusia Rp 2,95 triliun, logistik Rp 1,002 triliun, penyelenggaraan operasional kegiatan pendukung Rp 866 miliar, program sosial BI dan pemberdayaan sektor riil dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 310 miliar.
"Ada pajak Rp 925 miliar dan cadangan anggaran sebesar Rp 441 miliar," kata Mekeng membacakan hasil persetujuan dalam rapat kerja antara Komisi XI dengan BI di DPR, Rabu (14/12).
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, postur anggaran tersebut akan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BI ke depan. Menurutnya, pos anggaran program sosial dan pemberdayaan sektor riil dan UMKM tersebut naik Rp 39 miliar dibanding anggaran tahun ini.
Agus mengatakan, kenaikan pada pos anggaran untuk sektor riil dan UMKM tersebut terjadi lantaran di dalamnya terdapat komponen pengendalian ketahanan pangan, program pemberian beasiswa, dan kegiatan sosial, selain komponen pengembangan UMKM.
"Ini supaya bisa berjalan efektif khususnya terkait pengembangan UMKM dan ketahanan pangan dalam rangka pengendalian inflasi," katanya.
Sementara pos anggaran gaji dan penghasilan lainnya turun dibanding tahun ini. Penurunan dilakukan untuk penyesuaian pentahapan penerimaan pegawai baru. Hal itu juga berdampak pada penurunan anggaran manajemen SDM jika dibanding tahun ini.
Deputi Gubernur BI Hendar menjelaskan, anggaran cadangan sebesar Rp 441 miliar tersebut merupakan anggaran cadangan pengeluaran yang biasanya dialokasikan sebesar 5% dari total pengeluaran.
"Kami tidak bisa antisipasi seluruh pengeluaran secara eksak, kadang-kadang ada deviasi," katanya. Anggaran cadangan tersebut, menurutnya, juga menyesuaikan program sosial BI yang sebesar Rp 39 miliar. Adinda
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
