Reporter: Cecylia Rura | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Menjelang pemilihan umum (pemilu) baik kepala daerah (kada) dan pemilu serentak pada 2019, tensi politik pun dirasa mulai memanas. Tak dipungkiri, kondisi ini dapat berimbas pada iklim usaha.
"Yang diperlukan suasana kondusif, melihat tatanan ekonomi Indonesia yang sedang bertumbuh," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey kepada KONTAN.co.id, Kamis (28/9).
Harapannya sebagai peritel, aspirasi boleh dilakukan, namun apa pun masalah dan kepentingan dari pihak-pihak tertentu agar memperhatikan kepentingan masyarakat atau pelaku usaha. Juga, Roy mengingatkan agar jangan sampai masyarakat yang tidak berkepentingan ikut terprovokasi.
"Tentunya kalau aspirasi dilakukan hak demokrasi dapat berjalan kondusif, jangan anarkis, sehingga membuat masyarakat terprovokasi," ungkapnya.
Sehingga, dampaknya masyarakat atau pelaku usaha tidak menjalankan rutinitas atau tugasnya. Memilih untuk menutup toko dan takut untuk keluar rumah.
Sayang, "Padahal ekonomi kita lagi bagus, semester I sudah 5,02%, meningkat," paparnya.
Roy mengatakan antisipasi yang dilakukan yakni berkoordinasi dengan pihak pemerintah dan pihak berwajib untuk meredam suasana.
Lebih lanjut, ia berpendapat ini belum akan berpengaruh pada investasi jangka panjang. Sebab isu yang sedang memanas dan tampak di pemberitaan media masih soal aksi 299 yang digelar pada Jumat (29/9) besok.
"Rasa sangat sulit untuk memutuskan sesuatu yang sifatnya jangka panjang untuk investasi yang sifatnya industri baru, dan salah satu untuk memutuskan investasi adalah keamanan politik," ungkap Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta.
Menurutnya, maksud dari keamanan politik adalah sesuatu yang sulit untuk diprediksi karena mengikuti perkembangan politik itu sendiri dan masih bisa diatasi dengan yang sifatnya teknis dan fisik. Tetapi untuk keamanan politik bisa dengan kebijakan atau suasana rasa aman bagi semua.
Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Shinta W. Kamdani, ia berpendapat belum dirasakan adanya dampak dari eskalasi politik di Indonesia. Ia berharap semoga demo berlangsung dalam skala kecil dan damai sehingga tidak mengganggu keamanan dan kelancaran kegiatan.
Namun jika ini sering terjadi tentu akan berdampak. "Karena pengusaha dari luar negeri mau berinvestasi dalam kondisi yang kondusif," papar Shinta melalui pesan WhatsApp saat dihubungi KONTAN.
Asal tahu saja, Presidium Alumni 212 akan menggelar aksi pada Jumat (29/9). Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Ma'arif menyampaikan, aksi tersebut digelar dalam rangka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.
Selain itu, aksi tersebut juga meminta DPR menolak dan melawan kebangkitan PKI yang indikasinya semakin menguat dalam beberapa waktu terakhir.
Sekitar 50.000 orang disebut akan turun ke jalan setelah sholat Jumat dilaksanakan. Massa tersebut kemudian akan merapat ke gedung DPR/MPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
