Reporter: Herlina KD |
JAKARTA. Pada tahun 2013 pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,8% - 7,2%. Meski begitu, pemerintah tetap mewaspadai pemulihan ekonomi global yang masih berjalan lambat. Nah, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ini, pemerintah akan mengalokasikan anggaran infrastruktur yang lebih tinggi ketimbang tahun ini.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, Indonesia mulai terkena dampak krisis Eropa melalui jalur perdagangan. Hanya saja, pemerintah terus melakukan reformasi struktural, salah satunya dengan perbaikan infrastruktur.
Makanya, pemerintah ingin menjaga agar belanja infrastruktur bisa lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. "Saya rasa di tahun 2013 itu belanja infrastruktur bisa di atas Rp 170 triliun," kata Agus Selasa (7/8).
Seperti diketahui, dalam APBN 2012 pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 161,47 triliun. Angka ini juga jauh lebih tinggi ketimbang realisasi anggaran infrastruktur tahun 2011 yang sebesar Rp 125,62 triliun dan tahun 2010 yang realisasinya sebesar Rp 99,37 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati membenarkan anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2013 di atas Rp 170 triliun. Sayangnya, ia masih enggan membeberkan angka persisnya. Yang jelas, ia bilang alokasi anggaran infrastruktur tersebut nantinya tidak hanya masuk dalam pos belanja modal, tapi juga masuk dalam pos belanja lainnya, termasuk belanja barang. Yang perlu digarisbawahi, karakteristiknya merupakan belanja infrastruktur.
Selain menambah belanja infrastruktur, pemerintah juga akan mendorong kerja sama dengan sektor swasta (KPS). Tujuannya, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi.
Seperti diketahui, dalam tujuh tahun terakhir, pemerintah telah mengembangkan KPS. Beberapa proyek KPS yang tengah berjalan antara lain proyek Central Java Powerplan, proyek Umbulan, proyek pembangunan jalur kereta api bandara, dan proyek pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Tengah.
Pemerintah juga berjanji mendorong pembangunan infrastruktur dengan menggunakan instrumen di luar belanja pemerintah. Caranya, mendorong BUMN untuk lebih aktif ikut serta membangun infrastruktur, terutama melalui kerangka Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Berbagai langkah ini ditempuh pemerintah untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kisaran yang disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2013 yang sebesar 6,8% - 7,2%. Anny menuturkan pemerintah tetap akan menggunakan kesepakatan ini sebagai acuan dalam pembahasan di DPR. "Nanti kita akan lihat lagi perkembangannya bagaimana," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
