Akademisi Indonesia di Inggris Kecam Kekerasan Polisi dalam Aksi Unjuk Rasa

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - LONDON. Sejumlah akademisi Indonesia yang berdomisili di Britania Raya menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi unjuk rasa dan kekerasan yang terjadi di Indonesia sejak 25 Agustus 2025.

Gelombang demonstrasi yang dipicu penolakan terhadap tunjangan anggota DPR serta kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat, mendapat respons represif dari aparat kepolisian.

Berdasarkan catatan hingga 2 September 2025, sedikitnya 10 warga sipil meninggal akibat kekerasan aparat maupun tindakan anarkis dari kelompok tidak bertanggung jawab.

Korban jiwa tercatat antara lain Affan Kurniawan (Jakarta), Sarina Wati (Makassar), Saiful Akbar (Makassar), Rusdamdiansyah (Makassar), Muhammad Akbar Basri (Makassar), Rheza Sendy Pratama (Yogyakarta), Sumari (Surakarta), Iko Juliant Senior (Semarang), Andika Lutfi Falah (Tangerang), dan Septinus Sesa (Manokwari).

“Kekerasan polisi, meninggalnya warga sipil dalam unjuk rasa damai, dan kerusuhan di berbagai daerah adalah tragedi kemanusiaan yang dapat berdampak buruk pada keutuhan bangsa,” demikian pernyataan akademisi tersebut seperti dikutip KONTAN, Selasa (2/9/2025).

Mereka menegaskan bahwa hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat dijamin UUD 1945 dan tidak sepatutnya direspons dengan kekerasan.

Dalam pernyataannya, akademisi Indonesia di Britania Raya menyampaikan enam sikap utama:

Mengecam tindakan represif aparat kepolisian serta penghakiman sepihak terhadap pengunjuk rasa, dan mendesak pejabat kepolisian yang bertanggung jawab untuk mengundurkan diri. Mereka juga mendorong reformasi sektor keamanan.
Mendesak Presiden melakukan perombakan kabinet secara menyeluruh dengan mengganti menteri yang dinilai gagal, tidak kompeten, atau memiliki konflik kepentingan.
Menuntut reformasi total DPR agar lebih transparan, menghentikan kebijakan yang menambah kesenjangan sosial, serta meninjau ulang remunerasi anggota DPR yang dinilai tidak proporsional.
Meminta pemerintah merespons tuntutan rakyat dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, termasuk memperhatikan hak pekerja transportasi daring, pekerja rumah tangga, masyarakat adat, dan buruh.
Mengecam praktik pembagian jabatan politik di BUMN dan lembaga negara, serta menuntut pengisian jabatan berdasarkan profesionalisme dan integritas.
Mengimbau akademisi, tokoh masyarakat, dan pemuka agama agar berpihak pada masyarakat dengan mengkritisi kebijakan pemerintah, bukan justru melegitimasinya tanpa sikap kritis.

Para akademisi juga menyerukan agar masyarakat tetap waspada terhadap provokasi pihak-pihak yang berusaha memecah belah, serta terus menyuarakan aspirasi secara damai.

“Tujuan kita adalah menuntut perubahan yang adil dan mendasar, tanpa kekerasan,” tegas mereka. Pernyataan tersebut disampaikan di Britania Raya pada 1 September 2025.

Berikut 16 para akademisi Indonesia di Britania Raya yang menyatakan sikap tersebut:

1. Dr. Ahmad Rizky M. Umar, Aberystwyth University
2. Dr. Siti Sarah Muwahidah, University of Edinburgh
3. Dr. Galih Ramadana Suwito, University College London
4. Dr. Dhanan Sarwo Utomo, Heriot-Watt University
5. Dr. Desy Pirmasari, University of Leeds
6. Dr. Betty Featherstone, Canterbury Christ Church University
7. Dr. Kandrika Pritularga, Lancaster University
8. Dr. Parulian Sihotang, University of Dundee
9. Dono Widiatmoko, University of Derby
10. Dr. Sigit Wibowo, Glasgow Caledonian University
11. Dr. Soe Tjen Marching, SOAS University of London
12. Dr. Endah Saptorini, Bournemouth University
13. Dr. Zahrina Mardina, University of Leeds
14. Ade Indah Muktamarianti, University of Cambridge (alumnus)
15. Dr Dian Mayasari, University of Wales Trinity St David
16. Muhammad Nabil Satria Faradis, University of Cambridge