Airlangga sebut sanksi dalam aturan omnibus law bukan pidana melainkan denda

Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli

Sejauh ini terdapat 82 UU dengan sekitar 1.200 pasal yang harus dikaji dalam RUU Omnibus Law. Rencananya, draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan akan diserahkan ke DPR pada Januari 2020.

Pengusaha masih terus membahas masukan yang akan diusulkan dalam RUU ini.

Baca Juga: Airlangga pastikan pembahasan draf RUU Omnibus Law dengan DPR pada Januari 2020

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani yang menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas RUU Omnibus Law mengatakan, masukan dari pengusaha atas RUU ini ditargetkan selesai pada 26 Desember.

Setelah masukan dari Satgas rampung, akan dilakukan focus group discussion (FGD) sebanyak 1 hingga 2 kali, setelahnya keputusan final akan diberikan kepada pemerintah di awal Januari 2020.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News