/2025/08/05/527376076.jpg "Airlangga Merapat ke Istana, Bahas Soal Energi Baru Terbarukan")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berkunjung ke Istana Kepresidenan, Selasa (16/9).
Airlangga mengatakan akan melakukan rapat terbatas (Ratas) bersama dengan Presiden Prabowo Subianto membahas terkait sektor energi baru terbarukan.
"Ini kaitannya dengan energi baru-terbarukan," katanya di Istana Kepresidenan, Selasa (16/9).
Ditanya soal apakah nanti akan membahas terkait kelangkaan BBM swasta. Airlangga menjawab ratas kali ini tidak terkait dengan hal itu.
"Tidak ada kaitannya," ujarnya.
Baca Juga: Perpanjang Tarif PPh Final UMKM 0,5% Hingga 2029, Airlangga: Aturan Bakal Dikebut
Kelangkaan BBM nonsubsidi masih terjadi di sejumlah SPBU swasta di Jabodetabek. SPBU BP dan Shell di Depok misalnya, hanya menjual solar (diesel).
Petugas SPBU BP mengatakan, stok BBM 90, 92, dan Ultimate kosong sejak 28 Agustus.
"Sekarang tinggal Diesel aja (yang tersedia)," kata petugas tersebut saat ditemui Kompas.com, Kamis (4/9).
Petugas SPBU Shell menyampaikan kondisi serupa. Ia menyebut kekosongan sudah hampir satu minggu.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan membuka tambahan impor bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.
Baca Juga: Tarif PPN Bakal Diturunkan Lagi? Ini Kata Menko Airlangga
Ia menyebutkan, kuota impor 2025 sudah dinaikkan menjadi 110 persen dari tahun lalu.
"Saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SBPU swasta. Yang pertama, SBPU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110 persen," kata Bahlil, Senin (15/9).
Ia memberi contoh, pada 2024 satu perusahaan mendapat jatah impor 1 juta kiloliter. Tahun 2025, kuota naik 10 persen menjadi 1,1 juta kiloliter.
"Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A dapat 1 juta kiloliter. Berarti 1 juta 100 kiloliter. Nah, kalau masih ada yg kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak," ujar Bahlil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
