Reporter: Fahriyadi | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama (Ahok) mempersilahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk melakukan hak interpelasi terkait kisruh program Kartu Jakarta Sehat (KJS). "Interpelasi saja, kita tantang debat terbuka dan semua media masuk dan kiat upload di Youtube biar masyarakat menilai sendiri," ujar Ahok, Senin (27/5).
Menurut Ahok, upaya ini dilakukan agar semuanya jelas, siapa yang mengerti dan siapa yang tidak mengerti soal program ini. Ia pun mengemukakan alasan mengenai penunjukan PT Askes sebagai penyelenggara program ini dan dikritik DPRD karena Askes dianggap lembaga yang bermasalah sehingga lebih baik pengelolaan diserahkan lewat program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Menurut Ahok yang ditunjuk bukan Askes, melainkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang saat ini masih bernama Askes dan akan resmi bertransformasi awal tahun depan. Jadi, menurutnya apa yang dilakukan Pemprov DKI ini sesuai dengan Undang-Undang (UU). "Ada surat dari Menkes yang mejadikan DKI sebagai contoh. Biar mereka (DPRD) mengerti bahwa Peraturan Daerah (Perda) tak bisa menang melawan UU," katanya.
Ia pun menyebut bahwa tidak ada yang salah dengan Askes. Menurutnya DPRD terkesan mencari-cari kesalahan setelah 14 Rumah Sakit (RS) tidak jadi mundur dari KJS ini. "Askes salah dimana? Ini harus kita lihat, apakah Jamkesda sekarang sanggup gak kalau Rp 23.000?. Selain itu, sistemnya juga belum jadi, dan kalau mau bikin sistemnya, kapan jadinya? Karena tahun depan sudah BPJS Kesehatan," tanya Ahok.
Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrat Ahmad Nawawi meminta Pemprov DKI membatalkan kerjasama dengan PT Askes selaku penyelenggara KJS dan menghimbau Pemprov untuk memanfaatkan Jamkesda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
