Reporter: Fahriyadi | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS) berbuntut panjang. Ihwalnya, politikus di Kebon Sirih ingin menggulirkan hak interpelasi untuk mempertanyakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo karena dianggap bermasalah.
Langkah sebagian anggota DPRD DKI Jakarta yang mengumpulkan tanda tangan dukungan untuk hak interpelasi ini tak luput menyulut reaksi. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dwi Rio Sambodo menyebut manuver politik ini tidak objektif dalam menyikapi masalah KJS. "Upaya pengumpulan tanda tangan untuk hak interpelasi ini justru mendapat serangan balik dari masyarakat yang kritis," katanya kepada KONTAN, Minggu (26/5).
Asal tahu saja, isu hak interpelasi yang bisa berujung pemakzulan tersebut diungkapkan Asyraf Ali, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar. Ia mengklaim sudah ada 30 anggota DPRD DKI yang meneken hak interpelasi terhadap Jokowi.
Menurut Rio, rekannya di DPRD DKI tidak perlu memperpanjang polemik KJS dengan menggalang interpelasi meski itu hak dewan.
Lagi pula, warga Jakarta menyambut positif KJS terbukti dari survei Indopolling, tingkat kepuasan program ini mencapai 85%. "Artinya KJS ini adalah program pro rakyat yang sangat dibutuhkan rakyat," tegasnya.
Jokowi sendiri santai menanggapi rencana hak interpelasi soal KJS. "Jika mau impeachment (pemakzulan), ya nggak apa-apa, saya siap. Mereka punya hak yang banyak, mulai dari budgeting, interpelasi, dan hak lainnya," ucap Jokowi.
Pun Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Ia melihat masalah KJS ini terlalu dipolitisasi. Padahal, menurut pria yang biasa disapa Ahok itu, KJS baru bergulir belum dua bulan tapi sudah mancing kegaduhan. Meski begitu, Ahok bilang, hak interpelasi adalah hal biasa, karena itu merupakan cara DPRD mempertanyakan dan menilai kinerja Pemprov DKI Jakarta seperti apa.
Sementara itu, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta berpendapat, persoalan KJS jadi lari ke ranah politik lewat kemunculan hak interpelasi. Ini justru menunjukan jika Pemprov dan DPRD DKI Jakarta gagal mencari solusinya. "Isu kesehatan ini paling empuk jadi amunisi menyerang pemerintah," sindirnya.
Menurut Marius, pemprov lebih baik serius membenahi program KJS yang diakui masih banyak kelemaha
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
