Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Nada suara Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta terdengar meninggi ketika berhadapan dengan perwakilan Forum Buruh DKI Jakarta yang diterimanya di Balaikota DKI Jakarta.
Pada pertemuan yang berlangsung pada Kamis (23/10 lalu, pria yang akrab disapa Ahok itu terlihat berkali-kali kesal dengan protes perwakilan buruh. Misalnya, soal komponen kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta yang lebih rendah daripada Kabupaten Tangerang.
"Persoalan mengatakan bahwa KHL Tangerang Selatan lebih mahal dan Jakarta harus lebih mahal, tidak. Masih berdebat," kata pria yang akrab disapa Ahok itu kepada perwakilan buruh.
"Jadi tidak bisa mengatakan survei KHL di Tangerang lebih tinggi, lalu di DKI salah, belum tentu. Saya bisa tanya, orang miskinnya beli di gerobak dorong, yang beli di Gading Serpong, pasar basah, di perumahan yang sedang berkembang," tutur Basuki dengan nada meninggi.
Basuki menegaskan bahwa dirinya tidak suka digertak dengan hal semacam itu. Jika ada perbedaan KHL, kata dia, yang harusnya ditanya oleh buruh adalah BPS. Sebab, BPS-lah yang melakukan survei KHL.
"Saya tahu psikologis kalian, kenapa harus tekan Jakarta? Karena supaya yang lain ikut. Itu sebetulnya. Tapi bagi saya, kalau surveinya enggak bener, saya benerin," kata dia.
Basuki menegaskan, metode penghitungan KHL di DKI berbeda dengan Tangerang, yakni memakai sistem rata-rata. Misalnya, soal daging. Dalam item KHL daging DKI Jakarta dihitung atas dasar rata-rata harga daging sapi dan daging ayam sebesar Rp 47.000 per bulan. Sementara di Tangerang, item daging hanya dihitung daging sapi senilai Rp 100.000 per bulan.
"Enggak mau daging dirata-ratain? Lagian emang kamu mau makan daging sapi doang? Ya enggak kan, mesti fair dong. Kebutuhan protein hewani itu kan bisa ayam bisa sapi, jadi diambil rata-rata," tutur dia.
Menurut Basuki, jika petugas BPS mengaku bahwa KHL di DKI lebih rendah dari Kabupaten Tangerang karena pejabatnya menyogok, Basuki menegaskan tidak akan segan-segan memecat orang tersebut. Untuk itu, dia setuju jika KHL di DKI kembali dihitung ulang.
Sebelumnya, para buruh menuntut agar UMP DKI Jakarta 2015 mencapai Rp 3,1 juta. Buruh juga menuding ada permainan BPS terkait penghitungan komponen KHL. (Ana Shofiana Syatiri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
