Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, tujuan rencana perubahan status pengelola transjakarta dari badan layanan umum menjadi badan usaha milik daerah berbentuk perseroan terbatas adalah untuk mengikis operator nakal pengelola bus transjakarta.
"BUMD ini disiapkan supaya kamu (operator) enggak bisa mendikte kami lagi," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (17/2/2014). Selama sepuluh tahun bus transjakarta beroperasi, Basuki tak memungkiri buruknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Menurut Basuki, pelayanan dan fasilitas yang diberikan operator bus transjakarta selama ini tak sebanding dengan yang didapat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meskipun sudah mendapat pembayaran biaya tempuh bus per kilometer, kata dia, operator tak kunjung menambah jumlah bus transjakarta.
Beberapa waktu lalu, imbuh Basuki, PT Eka Sari Lorena bahkan menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar kekurangan biaya tempuh 20 meter. PT Eka Sari Lorena adalah operator bus transjakarta Koridor V, yang melayani rute Ancol ke Kampung Melayu, selain PT Jakarta Mega Trans.
PT Eka Sari Lorena juga operator yang menjalankan bus transjakarta di Koridor VII untuk rute Kampung Melayu ke Kampung Rambutan, bersama PT Jakarta Mega Trans. "Logikanya kan sederhana, kami sudah membayar biaya tempuh per kilometer, tinggal kerja yang benar saja. Jangan asal main naik-turun penumpang begitu saja," kata Basuki.
Basuki menambahkan, operator bus transjakarta selama ini juga terus saja mempertahankan bus berkondisi memprihatinkan. Gaji pengemudi bus pun kerap telat dibayarkan. Karena itu, bukan sekali terjadi pemogokan pengemudi yang menyebabkan bus transjakarta berhenti beroperasi.
Menurut Basuki, bila pengelolaan bus transjakarta langsung ditangani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, gaji pengemudi bisa mencapai 3,5 kali upah minimum provinsi. Kendati demikian, kata dia, rencana perubahan status ini harus diajukan terlebih dahulu ke DPRD DKI Jakarta.
Bila DPRD menyetujui perubahan status pengelola bus transjakarta ini, Basuki mengatakan pula ada rencana untuk menunjang operasional bus tersebut dengan mengoptimalkan pemasukan dari iklan. Pola tersebut, ujar dia, akan berupa pemasangan iklan komersial di jembatan penyeberangan selter bus transjakarta maupun pada badan bus.
Direksi Transjakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekarang sedang menyusun jajaran direksi PT Transjakarta. Salah satu calon kuat untuk mengisi kursi direktur utama perusahaan baru itu adalah Antonius Kosasih, mantan Direktur Keuangan Perhutani. Basuki mengatakan PT Transjakarta membutuhkan seorang profesional yang mampu memecahkan masalah, terutama dari sisi keuangan.
"Iya sepertinya dia (Kosasih) yang jadi (dirut). Kayaknya sudah tidak ada rahasia-rahasiaan lagi di Jakarta," kata Basuki. Setali tiga uang dengan Basuki, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan profesional yang akan mengisi posisi direksi dan komisaris PT Transjakarta akan berasal dari Perhutani, PT KAI, dan perbankan.
Lebih lanjut, tutur Jokowi, PT Transjakarta membutuhkan orang-orang yang berpengalaman di bidangnya, termasuk di bidang manajemen dan teknis. Adapun posisi yang dibutuhkan adalah komisaris, direktur utama, direktur keuangan, direktur umum, direktur operasional, dan direktur teknik.
Untuk mengisi jabatan tersebut, Jokowi memprioritaskan orang muda yang mengerti manajemen transportasi dan masih energik. Jokowi menetapkan tiga kriteria yang harus dipenuhi calon pengisi pimpinan BUMD, yakni manajemen tepat waktu, manajemen kualitas, serta manajemen pelayanan warga.
Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Jakarta Catur Laswanto belum mau memublikasi nama-nama direksi PT TransJakarta. Ia hanya akan berbicara apabila Jokowi maupun Basuki telah berbicara mengenai direksi PT TransJakarta. Namun, dia mengatakan akan ada empat orang di posisi direksi dan tiga orang lain menjadi komisaris.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berencana menganggarkan penyertaan modal pemerintah dalam APBD 2014 DKI Jakarta untuk perusahaan ini. Untuk 2014, dana yang dialokasikan bagi PT Transjakarta bersumber dari anggaran operasional Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta. "Prosesnya masih panjang. Harus ada pemberian perusahaan, pembuatan akta notaris, perancangan AD-ART, dan penghitungan aset transjakarta bersama BPKD," kata Catur.
Wacana pengubahan BLU Transjakarta menjadi BUMD sudah muncul sejak akhir 2011, sewaktu Gubernur DKI Jakarta masih dijabat Fauzi Bowo. Beberapa direksi PT KAI pun telah bertemu dengan Jokowi untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan. Mereka antara lain adalah Kepala Daerah Operasional 1 PT KAI, yakni Heru Isnadi, Kuncoro, dan Wijanarko. (Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
