Reporter: Dina Farisah | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencanangkan program sanitasi perkotaan berbasis masyarakat alias urban sanitation rural infrastructur (SPBM). Program ini mencakup pembangunan fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK) umum, serta instalasi pengolahan air limbah komunal (IPAL Komunal). Program ini dibiayai dari pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar US$ 60 juta.
Budi Yuwono, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU mengatakan, program SPBM merupakan penyediaan sarana sanitasi komunal berbasis masyarakat dengan sasaran penduduk miskin di kawasan perkotaan. Sasaran utamanya adalah kelompok yang berada pada lingkungan rawan sanitasi.
“Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai target millenium development goals (MDG’s) bidang sanitasi, yaitu meningkatkan akses pelayanan sanitasi yang layak di perkotaan dan pedesaan,” tutur Budi, Selasa (29/5). Pemerintah sendiri menargetkan pelayanan sanitasi di perkotaan dan pedesaan hingga 2015 sudah bisa mencapai 62,41%.
Nah, program SPBM ini akan dilaksanakan secara bertahap di 1.350 kelurahan di 34 kabupaten/ kota. Lokasinya berada di lima provinsi yakni Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.
Khusus tahun ini, proyek sanitasi tersebut ditargetkan sudah menjangkau 500 lokasi dengan alokasi anggaran per lokasi mencapai Rp 350 juta.
Budi menambahkan, dana pinjaman untuk program sanitasi ini akan disalurkan dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM) ke pemerintah kabupaten/kota. "Pinjaman dari ADB senilai US$ 60 juta akan digunakan untuk pembangunan fisik sarana sanitasi berbasis masyarakat," paparnya.
Selain ADB, Islamic Development Bank (IDB) juga berminat memberikan hibah untuk pembangunan sanitasi di 3.500 lokasi dengan alokasi dana sekitar Rp 1,2 triliun. “Syarat mendapatkan hibah adalah daerah yang punya minat dan program percepatan sanitasi," ungkap Budi.
Hasan Aminudin, Bupati Probolinggo menyambut baik program sanitasi yang dicanangkan pemerintah ini. Program tersebut menunjukkan wujud perhatian pemerintah pusat terhadap daerah untuk memperbaiki sarana sanitasi masyarakat," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
