kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ451.001,83   0,09   0.01%
  • EMAS979.000 -0,20%
  • RD.SAHAM -0.07%
  • RD.CAMPURAN 0.04%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.07%

5 Rombongan yang Bakal Pindah Pertama ke IKN Nusantara di 2024, Siapa Saja?


Rabu, 23 November 2022 / 04:08 WIB
5 Rombongan yang Bakal Pindah Pertama ke IKN Nusantara di 2024, Siapa Saja?


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus berjalan. Sejumlah pihak pun tengah mempersiapkan diri untuk segera pindah ke IKN Nusantara.

Siapa saja yang bakal menjadi rombongan pertama yang pindah ke IKN Nusantara?

Melansir Kompas.com, Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan ada lima klaster yang akan pindah ke ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Menurut Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati, klaster pertama akan menjadi rombongan pertama yang pindah ke IKN Nusantara pada tahun 2024 mendatang.

Klaster pertama tersebut adalah Presiden dan Wakil Presiden, serta lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY dan BPK.

"Klaster pertama seharusnya pindah di tahap pertama tahun 2024, siapa aja? Presiden dan Wakil Presiden dan lembaga tinggi negara. Kemudian, Kemenko semua Kemenko, Kementerian Triumvirat Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan," kata Hayu dalam sosialisasi IKN Nusantara secara virtual, Selasa (22/11/2022).

Baca Juga: Bank Indonesia Tengah Bersiap Pindah ke IKN di 2023

Hayu mengatakan, masih dalam klaster pertama, kementerian/lembaga yang mendukung kerja presiden dan wakil presiden yaitu Kemensetneg, KSP, Wantimpres.

Lalu, Kementerian yang mendukung proses perencanaan penganggaran dan kinerja pembangunan dalam hal ini Bappenas, Kemenkeu, KememPAN-RB dan BPKP.

"Kemudian, Kementerian/Lembaga yang menyiapkan infratruktur dasar termasuk kementerian PUPR garda terdepan karena yang membangun tahun depan PUPR itu, Kemenkominfo, Kementerian ATR BPN," ujarnya.

Selanjutnya, Hayu mengatakan, alat pertahanan dan keamanan dan Kementerian/Lembaga yang mendukung penegakan hukum yaitu Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Mabes Polri, Paspampres, BIN, BSSN Kejagung, Kemenkumham, dan KPK.

"Terakhir di klaster pertama adalah Lembaga Negara Independen dan Badan Publik (BI, OJK, LPS, BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan)," ucap dia.

Baca Juga: Bahlil: Korea Selatan Hingga China Tertarik Investasi di IKN

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM) Supply Chain Management Principles (SCMP)

[X]
×