Reporter: Agus Triyono | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pemerintah menyatakan, saat ini banyak titik di wilayah Indonesia yang rawan jadi tempat keluar masuk tenaga kerja secara ilegal dan juga penyelundupan.
Soes Hindharno, Direktur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Kementerian Tenaga Kerja kepada Kontan pekan lalu mengatakan, dalam rapat yang dilakukan pihaknya dengan 15 kepala kepolisian daerah beberapa waktu lalu terungkap bahwa setidaknya ada 400 titik di sejumlah wilayah perbatasan di Indonesia yang sering digunakan sebagai tempat keluar masuk TKI secara ilegal.
Titik tersebut antara lain berada di Entikong dan Nunukan. Soes mengatakan, tidak mudah mengatasi masalah tersebut. Apalagi bila melihat jumlah dan kekuatan yang dimiliki pemerintah saat ini.
"Sulit sekali, jajaran keamanan baris pun, titik tersebut sulit ditutup," katanya.
Meskipun sulit, pemerintah saat ini terus berupaya untuk mengurangi praktik keluar TKI secara ilegal. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah dalam meningkatkan penjagaan di titik yang dinilai rawan menjadi tempat keluar TKI secara ilegal.
Soes mengatakan, peningkatan kerjasama tersebut salah satunya akan dilakukan dengan nota kesepahaman bersama antara Kementerian Tenaga Kerja, Polri dan TNI untuk meningkatkan penjagaan di titik rawan. Nasib TKI yang dikirim secara ilegal mengenaskan.
Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa mereka yang tertangkap di wilayah perbatasan Kalimantan Utara sering mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi.
Mereka dikerangkeng. Tidak manusiawi, kerangkeng berukuran 1x3 meter digunakan untuk mengurung 30 orang. "Banyak kemudian yang dikembalikan dalam keadaan gila," katanya.
Atas masalah tersebut dia minta pemerintah pusat segera mengambil tindakan. Wiranto, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan kepada Kontan di Komplek Istana Negara akhir pekan kemarin mengatakan, akan segera melaksanakan operasi di titik rawan tersebut. "Ada satgas anti penyelundupan, nanti ditertibkan," katanya singkat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
