Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemperin) akan menyiapkan alokasi anggaran senilai Rp 420 miliar untuk pengadaan fasilitas penunjang di 14 kawasan industri luar Pulau Jawa.
Sejumlah dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan drainase, jalan poros, gedung pengelolaan, hingga pembangunan politeknik.
Imam Haryono, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kemperin mengatakan, pemerintah memprioritaskan pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa untuk mendorong masuknya investor.
"Pagu indikatif pembangunan kawasan industri tahun anggaran 2016, kami usulkan dengan anggaran sebesar senilai Rp 420 miliar," kata dia, Rabu (26/8).
Rencananya, pada tahun depan pemerintah akan melakukan pembangunan fisik di enam kawasan industri. Yakni, untuk pembangunan drainase, jalan poros serta gedung pengelola kawasan di Sei Mangkei Sumatera Utara.
Kementerian Perindustrian juga akan membangun jalan poros, jalan lingkungan, serta pembangunan waste treatment plant (WTP) di kawasan industri Bitung, Sulawesi Utara dan di kawasan industri Palu, Sulawesi Tengah.
Pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas gedung politeknik di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah.
Selanjutnya, pemerintah juga akan membangun jalan askes ke pelabuhan dan gedung pengelola di kawasan industri Halmahera Timur, Maluku Utara.
Terakhir, pemerintah akan memulai pembangunan politeknik di kawasan industri Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Menurut Imam, hingga lima tahun ke depan pihaknya akan mengalokasikan total anggaran senilai Rp 6,7 triliun untuk pengadaan dokumen maupun fisik di 14 kawasan industri.
Di mana, pada tahun 2015 ini Kemperin mengalokasikan anggaran senilai Rp 967 miliar.
"Setiap tahunnya, anggaran tidak merata tergantung dengan perencanaan," kata dia.
Untuk realisasi penyerapan anggaran, Imam bilang. hingga Juli 2015 masih relatif kecil, yakni di bawah 10%. Rendahnya serapan anggaran tersebut lantaran sejumlah pengadaan masih dalam proses lelang.
Selain itu, pihaknya juga memastikan tidak akan bisa menyerap anggaran senilai Rp 350 miliar dari total anggaran Rp 967 miliar untuk pengadaan fisik karena terkendala berbagai persoalan seperti pengadaan lahan atau menunggu kepastian harga pasokan gas.
Hariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, pemerintah perlu menyelesaikan kendala-kendala yang ada agar penyerapan anggaran kawasan industri tidak terhambat.
Apalagi, pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa ini bertujuan untuk pemerataan perekonomian nasional.
"Pemerintah juga perlu memperhatikan kebijakan kriminalisasi anggaran pejabat pembuat komitmen di daerah, agar alokasi anggaran bisa cepat," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
