160.000 ASN Pensiun, Seleksi CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Jawaban Menteri PANRB

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Informasi pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026 menjadi kabar yang dinanti-nanti sebagian masyarakat Indonesia.

Tak terkecuali para fresh graduate (lulusan baru) dan masyarakat yang berharap bisa mengabdi sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Bahkan tak sedikit orang yang sudah mempersiapkan proses penjaringannya dari jauh-jauh hari.

Lantas, pembukaan seleksi CPNS 2026 kapan dibuka?

Pembukaan belum dipastikan kapan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyanti belum bisa memastikan kapan pembukaan tes CPNS 2026.

Informasi tersebut dilansir dari tayangan wawancara video Kompas.com dari platfom X, Selasa (24/2/2026).

"Mudah-mudahan ya (ada tes CPNS di 2026). Kalau waktu saya belum bisa bilang, karena prosesnya panjang," ucap Rini.

Proses panjang tersebut mencakup hal-hal seperti kesiapan anggaran dan lain sebagainya.

Baca Juga: Jauh di Atas Kebutuhan, Indonesia Bakal Kesulitan Penuhi Janji Impor Pertanian AS

160.000 pensiun tahun 2025

Kendati waktu pelaksanaan seleksi CPNS 2026 masih diliputi tanda tanya, Rini memberikan sinyal peluang.

Pihaknya sekarang sedang menyiapkan dan meminta kementerian sekaligus lembaga untuk mempersiapkan berapa kebutuhan mereka.

Tak lupa juga yang terpenting adalah kompetensi apa yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga.

"Yang paling penting itu kompetensinya. Karena untuk pensiun sendiri tahun 2025 itu datanya sekitar 160 ribu," sebutnya.

Lebih lanjut, Rini mengungkapkan Kementerian PANRB telah bersurat dan mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan.

"Kita sudah mengajukan kepada kementerian keuangan mengenai kesiapan anggarannya," tambahnya.

Oleh karena itu, pengumuman kapan CPNS 2026 tidak bisa secara langsung disampaikan tanpa mengetahui berapa dan apa kompetensi yang dibutuhkan.

"Itukan tidak bisa ujuk-ujuk (tiba-tiba) kita ungkapkan. Harus tahu kompetensinya," ucap Rini.

Kompetensi itupun, lanjutnya, harus disesuaikan dengan strategi dari kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah.

"Kemudian strategi bapak Presiden. Kita mengutamakan program-program bapak Presiden, seperti program prioritas nasional," ucapnya.

Baca Juga: KPK Buka Peluang Pantau 1.179 SPPG Polri