Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah beberapa hari lalu telah mengumumkan arah kebijakan APBN tahun 2021. Pemerintah menyebut, belanja kementerian/lembaga diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan sosial-ekonomi dan penguatan reformasi.
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengingatkan 10 kementerian/lembaga dengan pagu anggaran terbesar agar membelanjakan anggaran lebih efisien namun tetap produktif. Selain itu harus fokus pada program prioritas, tetap berorientasi pada hasil, dan selalu antisipatif terhadap ketidakpastian.
Anis menyebut, 10 kementerian/lembaga tersebut harus serius menyiapkan roadmap (peta jalan). Sebab, roadmap yang jelas dan terukur menjadi salah satu kunci keberhasilan setiap program.
Berkaca pada kejadian pandemi covid-19 yang tidak terduga, Anis meminta kementrian/lembaga untuk memperkuat anggaran sebagai bentuk langkah antisipasi dan mitigasi akibat dampak yang timbul dari peristiwa yang tidak diperkirakan terjadi sebelumnya.
Baca Juga: Ada multiplier effect, pemerintah genjot proyek infrastruktur di tengah Covid-19
Hal ini supaya setiap kementrian/lembaga sudah siap menghadapi dampak risiko perekonomian yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa seperti adanya krisis global, bencana alam atau wabah, agar lebih cepat penanganannya dan sebagai antisipasi dampak turunannya.
"Rencana belanja harus disusun dengan baik. Setiap kementerian harus menjaga integritas dan akuntabilitasnya. Tetap mengedepankan amanah dan istiqomah dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Anis kepada Kontan.co.id, Senin (17/8).
Politisi PKS ini menekankan agar setiap kementerian/lembaga menjalankan integritas dan akuntabilitas setiap anggaran yang digunakan. Mengutip data World Economic Forum (WEF), permasalahan utama di Indonesia adalah korupsi dan ketidakpastian hukum yang melingkupinya.
“Riset WEF menunjukkan terdapat 16 faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia, dan korupsi menjadi kendala utama. Indonesia saat ini berada di urutan ke-85 dari 180 negara di Indeks Persepsi Korupsi Perception Index 2019 yang dirilis Transparency International. Ini benar-benar harus diperhatikan,” terang Anis.
Sebagai informasi, terdapat 10 kementerian/lembaga dengan pagu anggaran terbesar dalam RAPBN 2021. Antara lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan pagu anggaran Rp 149,8 triliun. Kementerian Pertahanan dengan pagu anggaran Rp 137 triliun, Polri dengan pagu anggaran Rp 112 triliun, Kementerian Sosial dengan pagu anggaran Rp 92,8 triliun.
Kementerian Kesehatan dengan pagu anggaran Rp 84,3 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pagu anggaran Rp 81,5 triliun. Selanjutnya, Kementerian Agama dengan pagu anggaran 67 triliun, Kementerian Perhubungan dengan pagu anggaran Rp 45,7 triliun, Kementerian Keuangan dengan pagu anggaran Rp 43,3 triliun serta Kementerian Pertanian dengan pagu anggaran Rp 21,8 triliun.
Baca Juga: Kebutuhan pembiayaan utang pemerintah pada RAPBN 2021 sebesar Rp 1.142 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
