Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel guna memudahkan pengelolaan data. Data sampel tersebut mewakili seluruh data kepesertaan maupun pelayanan kesehatan yang ada di BPJS Kesehatan.
Direktur Utama BPKS Kesehatan Fachmi Idris menuturkan bahwa BPJS Kesehatan memiliki data yang dinilai menjadi suatu aset yang dapat dimanfaatkan sebagai sebuah penelitian dan juga pengambilan kebijakan yang kredibel berbasis bukti dalam program JKN-KIS.
Selain itu, peluncuran data sampel juga menjadi bukti transparansi BPJS Kesehatan di mata publik.
"Pengolahan data sampel sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan program jaminan kesehatan bukanlah hal yang baru. Misalnya di Korea Selatan, National Health Insurance Service memiliki National Sample Cohort," tutur Fachmi dalam, Senin (25/2).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi upaya BPJS Kesehatan dalam peluncuran data sampel yang diibaratkan sebagai tambang atau aset yang harus dimanfaatkan.
"Data juga sama seperti tambang kita bisa banyak data, tapi tidak berguna bila tidak ada satupun yang menggunakannya sehingga dia akan menjadi seperti tambang yang tidak dimanfaatkan," jelas Sri Mulyani.
Data sampel BPJS Kesehatan yang diluncurkan merupakan perwakilan dari data kepersertaan dan jaminan pelayanan kesehatan sepanjang tahun 2015 hingga 2016.
Metodologi yang digunakanpun disampaikan Fachmi menggunakan metodologi pengambilan sampel yang melibatkan banyak pihak seperti akademisi. Dengan adanya sampel data tersebut diharapkan mampu jadi akses dan analisis data oleh publik yang akan digunakan untuk proses analisis guna mengahasilkan suatu rekomendasi kebijakan.
Terdapat 111 variabel dalam data sampel, yang terdiri dari 15 variabel kepersertaan, 23 variabel pelayanan kapitasi Faskes Tingkat Pertama (FKTP), 20 variabel pelayanan non kapitasi FKTP dan 53 variabel pelayanan Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Variabel tersebut semuanya saling terhubung melalui variabel nomor kartu peserta.
Bagi masyarakat yang ingin mengakses data sampel tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPJS Kesehatan. Dokumen yang harus dilampirkan adalah surat pengantar dari instansi, formulir permohonan, pakta integritas, proposal penelitian dan salinan identitas diri (KTP).
Manajemen data sendiri disebut Fachmi sudah ada sejak tahun 2013 dan terus dikembangkan manajeman data tersebut dan akhirnya diluncurkan pada tahun ini.
Sri Mulyani mengharapkan agar dengan adaya sampel data BPJS Kesehatan tersebut akan memacu semakin banyaknya penelitian terkait. Ditegaskan Sri Mulyani meski data sampel sudah dapat dijangkau publik namun data pasien tetap harus dilindungi.
"Hati-hati terhadap data, data pasien dan lain-lain itu sifatnya konfidensial, kita juga harus lakukan perlindungan data," tambah Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
