| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.073
  • SUN98,24 0,00%
  • EMAS606.004 0,84%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Tahun politik, pengusaha minta pemerintah genjot kinerja

Minggu, 14 Januari 2018 / 20:15 WIB

Tahun politik, pengusaha minta pemerintah genjot kinerja
ILUSTRASI. JOKOWI RESMIKAN TIGA PROYEK STRATEGIS NASIONAL

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kurang dari dua tahun Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan berakhir. Menginjak tahun politik di 2018 pemerintah mesti mengejar kinerja penyelesaian beberapa kebijakan.

Menurut catatan KONTAN, beberapa kebijakan pemerintah tengah dikebut untuk selesai. Pertama, sejumlah kementerian mengejar One Map Policy sebagai basis data di Tanah Air, salah satunya untuk basis data pangan Indonesia.

Kedua, pemerintah masih putar strategi pendanaan infrastruktur agar bisa selesai sesuai target.

Ketiga, penyederhanaan larangan terbatas bagi barang impor, maklum saja saat ini dari 10.826 Harmonized System (HS) code masih ada 48% atau sekitar 5.000 komoditas yang masuk dalam kategori Lartas. Pemerintah dalam waktu dekat akan menurunkan menjadi 20,8% atau dikisaran 2.200 komoditas saja yang akan menjadi Lartas.

Keempat, integrasi perizinan investasi di pusat dan daerah dengan satu sistem bernama Single Submission. Hal tersebut perlu segera diterapkan lantaran menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ada 1.244 proyek yang belum terealisasi hingga saat ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Real Estate Indonesia, Totok Lusida bilang pemerintahan Jokowi-JK diharapkan bisa menyelesaikan kemudahan perizinan di Tanah Air sebelum masa kerja Kabinet Kerja usai. Menurutnya, hal tersebut bisa mendorong perekonomian Indonesia lebih baik. Perbaikan perizinan, kata Totok, akan memberikan kepastian bagi investor di tahun politik ini.

"Pengawalan atau pemusatan perizinan harus dilakukan, ini yang harus efektif dijalankan agar investasi dan ekonomi riil lebih berjalan," jelas Totok kepada KONTAN, Minggu (14/1).

Berbeda pandangan, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyatakan pemerintah semestinya memprioritaskan kebijakan pangan. Ia berujar, pemerintah harus mendorong peningkatan produksi pangan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

"Kesejahteraan dimulai dari perhatian pemerintah kepada petani," ujar Sutarto.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai pemerintah bisa menggenjot penyelesaian infrastruktur prioritas. Langkah ini guna menumbuhkan pemerataan ekonomi di penjuru Indonesia. Tapi di tahun politik seperti saat ini, Kabinet Kerja harus lebih kompak.

Shinta menegaskan diperlukan koordinasi yang lebih kuat untuk mengejar penyelesaian target kebijakan yang ada. Sinkronisasi koordinasi antar kementerian/lembaga akan membuat kinerja pemerintahan lebih terakselerasi.

"Jadi ada quick win sebelum penyelesaian pemerintahan. Tak usah banyak-banyak mengejar penyelesaian kebijakan, yang penting fokus diselesaikan agar ada hasil nyata,"pungkas Shinta.


Reporter: Ramadhani Prihatini
Editor: Sanny Cicilia

PILKADA

Komentar
TERBARU
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0010 || diagnostic_api_kanan = 0.0439 || diagnostic_web = 0.2216

Close [X]
×