Reporter: Venny Suryanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembayaran bunga utang pemerintah pada tahun depan dialokasikan sebesar Rp 373,3 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan pembayaran bunga utang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang sebesar Rp 338,8 triliun.
Ekonom CORE, Piter Abdullah menilai, pembayaran pokok dan bunga utang biasanya tidak meleset jauh dari rencana pemerintah karena semua sudah berdasarkan perhitungan pemerintah.
“Yang bisa membuat perbedaan adalah pertama faktor asumsi nilai tukar dan kedua realisasi utang baru pemerintah,” kata Piter kepada Kontan.co.id, Senin (28/12).
Baca Juga: BI memperkirakan defisit transaksi berjalan tahun 2020 di bawah 1,5% dari PDB
Menurutnya, pembayaran bunga utang yang naik 12,5% dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan karena adanya dampak pandemi Covid-19. Sehingga, pemerintah harus menaikkan kebutuhan utang pemerintah di tahun ini dan tahun depan.
“Akibat pandemi Covid-19, pemerintah juga harus melakukan pelebaran defisit anggaran sehingga menyebabkan pemerintah harus menaikkan utang pada tahun berjalan,” ujarnya.
Piter mengatakan, hal ini bukan suatu isu yang besar. Sebab untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah perlu menaikkan porsi utang di tahun ini yang digunakan untuk penyaluran bantuan pada masyarakat.
“Selama pandemi masih berlangsung dan masyarakat kita membutuhkan bantuan dari pemerintah, utang pemerintah dipastikan akan meningkat dan dampaknya kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang pemerintah akan terus meningkat,” ujarnya.
Piter menilai alokasi pembayaran bunga utang pada RAPBN 2021 sebesar Rp 373,3 triliun masih realistis. Sebab, pemerintah telah memperhitungkan kemampuan pembayaran beban bunga utang yang telah dilakukan.
Selanjutnya: Pembayaran bunga utang pemerintah capai Rp 301 triliun hingga November 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
