Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan selama Mei 2018 mengalami defisit US$ 1,52 miliar atau sekitar Rp 21,4 triliun, mengecil dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$ 1,63 miliar.
Defisit ini disebabkan laju impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor. Nilai impor tercatat US$ 17,64 miliar atau naik 9,17% (mtm) dan naik 28,12% (yoy).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit neraca perdagangan ini sudah menjadi perhatian pemerintah. Namun demikian, kenaikan impor ini dikontribusi oleh sektor produksi sehingga justru baik untuk ekonomi.
“Kalau kebijakan jangka pendek menurunkan impor, pertumbuhan ekonomi akan tertekan. Maka, kami genjot ekspor dan pariwisata agar pertumbuhan ekonomi terjaga tapi neraca perdagangan defisitnya tidak naik,” kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Senin (25/6).
Dari sisi ekspor, Sri Mulyani mengatakan telah terjadi kenaikan yang cukup baik. BPS mencatat, untuk ekspor pada bulan lalu mencapai US$ 16,12 miliar atau naik 10,9% secara bulanan (mtm) maupun naik 12,47% secara tahunan (yoy).
Dalam kebijakan jangka menengah panjang, Sri Mulyani mengatakan, untuk menekan defisit neraca perdagangan, pemerintah akan meningkatkan kebijakan untuk bangun industri dalam negeri agar kebutuhan barang antara dan barang modal bisa dipenuhi di dalam negeri.
Contohnya, saat ini pemerintah tengah memproses revisi Peraturan Pemerintah (PP) untuk menambah sektor penerima tax allowance dan menyederhanakan tata cara mendapatkannya.
“Kami siap mendukung kegiatan ekonomi, terutama sektor riil dan sektor yang orientasinya menghasilkan devisa dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui insentif perpajakan,” kata dia.
Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Perpajakan Herman Juwono mengatakan, bagus sekali apabila sektor penerima tax allowance akan diperluas. Namun demikian, ia mengusulkan agar insentif ini tidak tertutup bagi perusahaan lama.
“Jangan yang perusahaan baru saja tapi perusahaan lama juga,” kata Herman kepada Kontan.co.id.
Ia mengimbau agar dalam perluasan sektor ini, pemerintah mengajak asosiasi seperti Apindo dan Kadin untuk berdiskusi lebih dulu. Hal ini agar perluasan ini tepat sasaran
“Harus dilihat dulu. Memang yang ada bisa ribuan, tetapi 300 cukup banyak. Sudah seperti diobral,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
