Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah menyetujui penerbitan saham baru atau rights issue empat perusahaan pelat merah. Rencana tersebut merupakan bagian dari program privatisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2016 untuk memperkuat permodalan BUMN.
Adapun rights issue tersebut rencananya akan dilakukan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
Seluruh hasil penjualan saham baru akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek bisnis masing-masing perusahaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, saat ini menjadi momentum yang tepat bagi BUMN melalukan right issue. Sebab, rencana rights issue ini bertepatan dengan pelaksanaan kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.
"Perlu dibuat rencana yang matang untuk menyambut program Tax Amnesty karena akan ada dana besar yang masuk. Permintaan surat-surat berharga dalam waktu enam bulan ini akan melonjak, harganya pun pasti bagus. Dan menurut saya, yang paling siap adalah BUMN,” kata Darmin dalam Rapat Koordinasi Komite Privatisasi, di kantornya, Selasa (12/7).
Hadir dalam rakor antara lain Menteri BUMN sekaligus anggota Komite Privatisasi Rini M. Soemarno, Menteri Keuangan sekaligus anggota Komite Privatisasi Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus anggota Komite Privatisasi Basuki Hadimuljo, dan Menteri Perindustrian sekaligus anggota Komite Privatisasi Saleh Husin.
Kemudian Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bintang Perbowo, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Adityawarman, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Sukandar, dan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Tumiyono.
Selain rencana right issue melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), empat BUMN ini juga akan mendapat tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperkuat struktur permodalan persero. Dalam rapat kerja antara pemerintah dan DPR bulan lalu disepakat besaran alokasi PMN untuk Krakatau Steel, Wijaya Karya, Pembangunan Perumahan, dan Jasa Marga masing-masing sebesar Rp 1,5 triliun, Rp 4 triliun, Rp 2,25 triliun, dan Rp 1,25 triliun.
Penambahan modal ini akan digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan berbagai proyek-proyek infrastruktur prioritas pemerintah antara lain untuk kebutuhan investasi pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, water treatment plan, pembangunan pelabuhan, pembangunan apartemen menengah dan kawasan industri.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, pemerintah setuju penerbitan saham baru dari keempat BUMN tersebut seilai Rp 14,3 triliun. Menurutnya, sebanyak Rp 9 triliun didapat dari PMN dan sudah sesuai dengan kesepakatan dalam APBN-P 2016. Kemudian senilai Rp 5,3 triliun sisanya akan diserap oleh publik, termasuk dari Tax Amnesty.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
