Reporter: Eka Saputra | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Revisi Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan akhirnya dikeluarkan dari daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012. Hal tersebut diputuskan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pramono Anung dalam Rapat Paripurna hari ini (16/12).
Mayoritas fraksi seperti PAN, PDI-P, PKS, Gerindra, Golkar, dan Komisi IX memang menolak revisi UU Ketenagakerjaan tersebut. Wakil Ketua Komisi IX Supriyanto mengungkapkan, RUU tersebut belum dikonsultasikan dengan pihaknya. “Kok ujug-ujug dimasukan dalam Prolegnas? Kami minta ini dicabut,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Legislasi Ignatius Mulyono menjelaskan bahwa RUU tersebut merupakan inisiatif pemerintah. Menurut penjelasan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diterima Ignatius, revisi tersebut merupakan salah satu langkah memenuhi putusan Mahkamah Konsitusi.
“Ada perintah MK untuk perbaikan pasal, kemudian juga terkait UU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan,” imbuhnya.
Namun, hal tersebut dibantah kader PKS Indra. Menurutnya, putusan MK hanyalah untuk mencabut sejumlah pasal dan bukan mengubah secara keseluruhan.
Akhirnya, seiring menguatnya desakan fraksi-fraksi yang ada, RUU tersebut pun dikeluarkan dari prioritas prolegnas 2012. Dengan demikian, total prolegnas prioritas 2012 yang semula berjumlah 66 menjadi 64. Satu lagi RUU yang dikeluarkan dari prolegnas adalah RUU tentang Advokat yang ditolak Komisi III.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
