Reporter: Agus Triyono, Anggar Septiadi | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - LAMPUNG. Tahun ini akan menjadi tahun pembuktian program kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan masa kerja efektif yang tinggi satu setengah tahun lagi, maka tahun 2018 akan banyak proyek yang diresmikan, salah satunya tentu saja proyek infrastruktur.
Setelah sebelumnya meresmikan beroperasinya kereta api Bandara Soekarno Hatta di awal Januari kemarin, pada Minggu (21/1) lalu, Presiden Jokowi kembali meresmikan jalan tol Trans Sumatra ruas Bakauheni-Terbanggi Besar segmen I (Bakauheni-Simpang Susun Bakauheni) sepanjang 8,9 kilometer (km).
Jokowi juga meresmikan Segmen 5 Simpang Susun Lematang-Simpang Susun Kotabaru sepanjang 5,5 km. Secara total, akan ada empat seksi jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 141 km. Targetnya jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar tersebut akan beroperasi penuh pada Juli 2018. Jika proyek tal bandara menelan investasi Rp 5 triliun, nilai investasi jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar mencapai Rp 16,8 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan diresmikannya ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar maka arus logistik akan lebih cepat. "Ini merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan biaya logistik melalui tol Trans Sumatra," jelasnya, Minggu (21/1).
Selain jalan tol dan bandara, pemerintah juga telah merampungkan beberapa proyek bendungan yang menjadi pendukung program ketahanan pangan. Akhir tahun lalu pemerintah telah meresmikan bendungan Raknamo di Nusa Tenggara Timur yang menelan investasi Rp 710 miliar.
Sementara pada tahun ini pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan lain seperti Bendungan Rotiklot senilai Rp 468 miliar, Bendungan Gondang dan Logung di Jawa Tengah.
Kementerian PUPR menargetkan sembilan bendungan yang dimulai pembangunannya tahun 2015 akan rampung pada 2018. Secara total, kesembilan bendungan tersebut akan memiliki kapasitas tampung sebesar mencapai 288 juta m³. "Dapat dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah petani," katanya.
Cari pembiayaan
Asisten Deputi Menko Perekonomian Bidang Perumahan, Pertahanan dan Pembiayaan Infrastruktur Bastari Pandji Indra mengatakan, sepanjang tahun 2015-2019 kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur mencapai Rp 4.417 triliun.
Dari jumlah itu, pemerintah hingga kini telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 990 triliun atau 51% dari target Rp 1.941 triliun. Sedangkan pendanaan dari swasta sekitar Rp 600 triliun dari target Rp 2.615 triliun. "Tantangannya masih besar," jelasnya pekan lalu.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bilang, untuk mengejar target pembangunan infrastruktur, pemerintah terus mengembangkan berbagai alternatif, salah satunya pembiayaan infrastruktur non APBN (PINA).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
