Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 disertai Nota Keuangan, pada Sidang Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara MPR/DPD/DPR pada Rabu (16/8).
Beberapa kebijakan telah ditetapkan terkait sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), seperti harga minyak rata-rata nasional (ICP) sebesar US$ 48 per barrel, lifting produksi minyak sebesar 800.000 barrel per hari, lifting gas bumi 1.200.000 barel setara minyak (Barrels of oil equivalent per day) dengan total volume lifting migas mencapai 2 juta barel setara minyak per hari.
Pagu anggaran juga ditetapkan. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyatakan, lebih dari setengah pagu anggaran Kementerian ESDM yang sebesar Rp 6,5 triliun akan dialokasikan untuk program-program yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat.
"Ini pertama kali Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran lebih dari 50% untuk belanja modal untuk kesejahteraan masyarakat langsung," kata Jonan dalam siaran pers pada Rabu (16/8).
Itu artinya, minimal Rp 3,25 triliun anggaran Kementerian ESDM untuk program-program seperti pembangunan sarana air bersih untuk masyarakat sulit air dan tertinggal, pemberian konverter kit untuk nelayan, pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat maupun tidak, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
Sementara itu, pembahasan final untuk menentukan besaran volume BBM bersubsidi, minyak tanah, minyak solar (gasoil 48), volume LPG 3 Kg dan subsidi listrik selanjutnya akan dilakukan dengan Komisi VII dan Badan Anggaran DPR RI.
Seperti diketahui, dalam RAPBN tahun 2018 yang dinyatakan Presiden, sebesar Rp 2.204,4 triliun akan diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat. Upaya ini akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
"Upaya peningkatan efektivitas dan penguatan program-program perlindungan sosial dilakukan melalui perluasan cakupan sasaran penerimaan manfaat Program Keluarga Harapan menjadi 10 juta keluarga, dan cakupan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar 92,4 juta orang," ujar Presiden Jokowi, kemarin.
"Khusus untuk volume BBM bersubsidi dan minyak tanah tidak banyak berubah dibanding 2017, minyak solar juga kurang lebih sama, antara 14 hingga 15 juta kiloliter, LPG itu sekitar 7 juta ton, subsidi tetap untuk minyak solar atau gasoil 48 itu juga sekitar Rp 500 sampai Rp 1.000, subsidi listrik juga kurang lebih Rp 52 sampai 56 triliun," kata Jonan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
