NASIONAL
Berita
Pemerintah siapkan aturan pembelian lahan

PEMBELIAN LAHAN

Pemerintah siapkan aturan pembelian lahan


Telah dibaca sebanyak 913 kali
Pemerintah siapkan aturan pembelian lahan



JAKARTA. Pemerintah berencana membeli lahan kawasan hutan yang dikuasai masyarakat. Pembelian ini akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto menjelaskan, dana pembelian lahan ini berasal dari dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pertambangan dan perkebunan. Menurutnya, pembelian lahan masyarakat untuk kawasan hutan ini bisa diterapkan dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP) dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) No. 41/1999 tentang Kehutanan.

Selain dari APBN dan APBD, Hadi mengatakan, pembelian lahan itu juga bisa menggunakan dana investasi Pelestarian Lingkungan yang diperoleh dari pihak ketiga. "Kami memperkirakan ganti rugi kepada masyarakat tidak mahal karena harga tanah dikawasan hutan relatif tak terlalu mahal," katanya, Rabu (6/2).

Hadi menyatakan bahwa mekanisme ini mirip dengan tukar-menukar kawasan hutan (land swap) dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dan pertambangan yang diharuskan mencari lahan pengganti agar luas hutan tidak berubah.

Mengenai besaran luas dan dana yang dibutuhkan, Hadi mengaku belum mengetahuinya. Yang jelas, dia memastikan pemerintah daerah ikut bertanggung jawab soal pembelian lahan kawasan hutan ini.

Namun, sebelum direalisasikan, Hadi menyatakan masih akan melihat penetapan kawasan hutan itu sendiri dengan melihat pada pengajuan Rancangan Perda RTRWP dari Provinsi yang memiliki kawasan hutan.

Editor: Edy Can
Telah dibaca sebanyak 913 kali



Syarat & Ketentuan Komentar :
  1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.
  2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.
  3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. KONTAN memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus komentar yang bertentangan dengan ketentuan ini.

LIPSUS

LIPSUS Update

  • DJP minta caleg dan capres transparan data pajak

    +

    Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden baru sebentar lagi mewarnai tahun 2014

    Baca lebih detail..

  • Akbar Tandjung siap jadi cawapres Jokowi

    +

    Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan siap maju sebagai bakal calon wakil presiden, termasuk berpasangan dengan Joko Widodo

    Baca lebih detail..