kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah klaim punya alternatif selain NCICD


Sabtu, 29 April 2017 / 22:28 WIB
Pemerintah klaim punya alternatif selain NCICD


Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Bappenas menyatakan, pemerintah punya alternatif untuk mengatasi penurunan permukaan tanah Jakarta yang terjadi akibat eksploitasi air tanah besar-besaran di ibu kota selain membangun proyek Pengembangan Wilayah Pesisir Ibu kota (NCICD).

Wismana Adi Suryabrata, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas namun mengatakan, sebelum memutuskan menempuh alternatif tersebut, dalam jangka pendek pemerintah akan menempuh beberapa cara agar banjir rob di sejumlah wilayah Jakarta dan penurunan permukaan tanah di ibu kota bisa dikendalikan.

Untuk banjir rob, saat ini pemerintah tengah membangun tanggul di sembilan titik kritis Jakarta. Sementara itu, untuk penurunan permukaan tanah, pemerintah tengah menyiapkan berbagai cara agar eksploitasi air tanah yang diperkirakan jadi biang permasalahan tersebut bisa diatasi.

Salah satunya dengan meningkatkan pasokan air baku di Jakarta dari yang saat ini hanya 18 meter kubik per detik menjadi 28 meter kubik per detik sesuai kebutuhan minimal Jakarta. Peningkatan tersebut rencananya akan didapat dari Waduk Jatiluhur yang pemipaannya sedang dibangun, dan Waduk Kariyan yang saat ini sedang juga dibangun.

Peningkatan pasokan juga dilakukan dengan memperbaiki kebocoran 42% air pipa di Jakarta.

"Jadi apakah NCICD, Giant Sea Wall ada alternatifnya agar penurunan permukaan tanah bisa dikurangi, jawabnya ada," katanya, Jumat (28/4).

Wismana belum mau menyebut alternatif tersebut. Pemerintah masih menunggu dan mengamati apakah upaya- upaya yang dilakukan saat ini mampu membendung laju penurunan permukaan tanah atau tidak.

Proyek NCICD dan reklamasi mendapat tentangan tidak hanya dari kalangan nelayan, tapi kalangan akademisi. Muslim Muin, Ketua Kelompok Keahlian Teknik Kelautan ITB mengatakan, proyek tersebut bisa membahayakan Jakarta.

Bahaya tersebut salah satunya datang dari potensi terjadinya peningkatan laju sedimentasi. Reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta, akan menghalangi dan memperlambat aliran sungai dari Jakarta, hingga mempercepat laju sedimentasi di muara sungai.

Jika dilanjutkan, dia khawatir ke depan banjir di Jakarta akan semakin parah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×