Reporter: Agus Triyono | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Pemerintah akan mereview ulang proyek strategis nasional yang telah ditetapkan sebelumnya.
Rencananya, pemerintah akan mengeluarkan sejumlah proyek infrastruktur yang belum terealisasi dalam waktu dekat dari daftar proyek strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pemerintah akan mengeluarkan proyek dari daftar proyek strategis nasional bila sampai tahun 2018 proyek tersebut tak kunjung terealisasi atau dimulai pembangunannya.
"Itu melalui revisi Perpres. Kalau tidak dilakukan, lalu kapan lagi akan dilaksanakan?" kata Wahyu, Rabu (8/6).
Dalam daftar proyek strategis nasional yang tercantum dalam lampiran Perpres Nomor 3/2016 terdiri dari beberapa sektor antara lain jalan tol, kereta api, revitalisasi bandara dan pembangunan bandara baru, pembangunan pelabuhan, kilang minyak, proyek penyediaan infrastruktur air minum, bendungan, kawasan ekonomi khusus, hingga program satu juta rumah murah.
Berdasarkan evaluasi awal, dari 225 proyek infrastruktur yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional, hingga kini baru 88 proyek yang konstruksinya dimulai. Sisanya, sebanyak 137 proyek belum dimulai pembangunannya.
Menurut Wahyu, sebagian proyek yang belum terealisasi masih terhambat masalah perencanaan proyek yang belum matang dan pengadaan lahan.
Menteri Perindustrian Saleh Husin menambahkan, salah satu proyek strategis nasional yang terganjal masalah pengadaan lahan ialah proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.
Untuk mengatasi masalah ini, kata Saleh kementeriannya tengah berkoordinasi dengan pihak swasta yang akan membenamkan modalnya dalam proyek ini. "Sedang saya tanyakan ke swasta," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bilang, kementeriannya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional ini.
Hasilnya, "Pada akhir Juli, akan kami laporkan ke Pak Presiden, baik soal perkembangan di lapangan dan deregulasinya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
