kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah akan borong 11 pesawat tempur Sukhoi


Rabu, 26 Juli 2017 / 18:24 WIB
Pemerintah akan borong 11 pesawat tempur Sukhoi


Reporter: Agus Triyono | Editor: Dessy Rosalina

JAKARTA. Pemerintah menyatakan akan memborong 11 pesawat tempur Sukhoi. Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan mengatakan pemerintah juga akan memborong drone.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Ryamizard mengatakan, untuk pembelian Sukhoi, negoisasi sudah dilakukan sejak dua tahun lalu.

Pembelian dilakukan karena saat ini pesawat tempur yang dimiliki pemerintah sudah dinilai ketinggalan jaman.

"Dan tadi dalam rapat terbatas sudah difinalisasi dan disetujui presiden," katanya di Komplek Istana Negara, Rabu (26/7) tanpa menyebut nilai pengadaan tersebut.

Sementara itu untuk pembelian drone dilakukan untuk meningkatkan pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Dalam waktu dekat ini, Kementerian Pertahanan akan mengundang industri drone untuk melihat dan menguji coba kualitas drone.

"Drone pengadaannya tidak banyak, nanti akan dikembangkan," katanya.

Presiden Joko Widodo sementara itu dalam arahannya saat Rapat Terbatas tentang Kebijakan Pengadaan Alutsista meminta jajarannya untuk tidak serampangan. Dia memerintahkan agar setiap pengadaan Alutsista dilakukan secara benar.

Alutsista ke depan harus dibeli melalui interaksi pemerintah dengan pemerintah penjual atau G2G. Selain itu, pengadaan harus dilakukan secara transparan,akuntabel.

Jokowi mengatakan, tidak akan memberi toleransi terhadap penggelembungan Alutsista.

"Saya peringatkan Alutsista ini dibeli dari rakyat untuk bisa digunakan untuk TNI dalam melindungi rakyat, melindungi bangsa, melindungi Negara dari segala bentuk ancaman yang ada," katanya.

Selain pesan tersebut, Jokowi juga meminta agar pengadaan Alutsista tidak hanya ditujukan untuk memenuhi postur kebutuhan kekuatan minimum. Pengadaan harus memperhatikan kondisi geografis yang sebagian besar terdiri dari wilayah perairan.

"Selain itu harus betul-betul menghitung dan mengantisipasi perubahan yang teknologi persenjataan yang cepat dan bisa mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang," katanya.

Pesan terakhir, pengadaan Alutsista juga diminta Jokowi, sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional. Jokowi ingin pengadaan nantinya diikuti oleh alih teknologi, memungkinkan hak cipta atas Alutsista baru yang dimiliki oleh industri nasional serta relokasi fasilitas produksi dari negara produsen asal alutsista ke Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×