Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah mengajukan tambahan dana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 untuk cadangan belanja mendesak. Dana yang diajukan sebesar Rp 25,5 triliun tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan.
Direktur Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemkeu), Kunta Wibawa mengatakan Panitia Kerja (Panja) DPR telah menyetujui untuk membahas usulan tambahan dana tersebut.
"Kemarin diputuskan panja B jika belanja pusat akan dibawa lagi di raker Banggar pekan depan. Nanti diputuskan lagi di level menteri," jelasnya usai rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di komplek Parlemen, Jumat (21/7).
Ia juga memaparkan dana cadangan tersebut akan digunakan untuk beberapa keperluan, di antaranya mempersiapkan Asian Games 2018, IMF - World Bank (WB) Annual Meeting 2018, sertifikasi lahan hingga pemilihan umur presiden (Pilpres) 2019.
"Asian Games tambahannya sudah ada, Pemilu ada, IMF Annual Meeting juga sudah dimasukkan," ujar Kunta.
Kebutuhan persiapan penyelenggaraan Pilpres 2019 diperkirakan bakal melebihi kebutuhan pilpres 2014, yakni sebesar Rp 10 triliun. Dana tersebut akan disalurkan ke beberapa instansi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, dana mendesak untuk memenuhi keperluan Asian Games 2018 sebesar Rp 1,5 triliun. Ada pula anggaran sertifikasi lahan sebesar Rp 1,2 triliun.
Ia menegaskan, tambahan anggaran belanja tidak akan membuat defisit naik pesat. Sebab, pemerintah juga melakukan pemangkasan anggaran untuk belanja barang sebesar Rp 16 triliun dari sebesar Rp 296,2 triliun dalam APBN 2017.
Di samping itu, cadangan dana mendesak juga mencakup Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) senilai Rp 12,5 triliun sekaligus anggaran untuk alat pengamanan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Besarnya PMN untuk LMAN tersebut difokuskan untuk mendorong pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Ketua Banggar DPR RI, Aziz Syamsuddin menjelaskan dalam rapat tersebut anggota Banggar menyetujui usulan dana mendesak sebesar Rp 25,5 triliun akan dibahas di masing-masing komisi. "Rapat menyetujui usulan dana mendesak Rp 25,5 triliun untuk dibahas di komisi masing-masing," tuturnya, Jumat (21/7).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
