kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.313
  • LQ451.115,20   13,41   1.22%
  • SUN105,56 -0,84%
  • EMAS587.842 -0,17%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Pasal pidana di RUU KUP memberatkan, ini kata DJP

Rabu, 06 Desember 2017 / 21:36 WIB

Pasal pidana di RUU KUP memberatkan, ini kata DJP

JAKARTA,25/04-BASIS DATA PAJAK. Wajib pajak sedang melakukan pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak [KPP] Jakarta Timur, Selasa (25/04). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), jumlah wajib pajak (WP) yang melaporkan SPT tahun pajak 2016 hingga Jumat (21/4) sebanyak 10,58 juta WP. "Realisasi pelaporan SPT itu naik 4,56% dibanding periode sama di tahun lalu," tandas Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal. Dari total SPT yang masuk hingga 21 April 2017, sebanyak 9,3 juta berasal dari WP orang perorangan karyawan. Angka itu naik 2,19% dari pelaporan di tahun 2016, sebanyak 9,1 juta WP. Sedang SPT dari WP perorangan non karyawan mencapai 926.000, naik 31,34% dibanding 21 April 2016. Sisanya, sebanyak 305.000 dari WP badan, naik 27% dari 21 April 2016. KONTAN/Fransiskus Simbolon/25/04/2017

Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fraksi-fraksi dalam Komisi XI DPR RI tengah melakukan pembahasan soal revisi UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Saat ini, masing-masing fraksi tengah mempersiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani mengatakan, pasal terkait pidana terhadap wajib pajak harus dilonggarkan. Sebab, dalam RUU KUP ini pemerintah memuat sanksi pidana dan penegakan hukum yang lebih banyak dan besar.

“Hal ini tidak mencerminkan kesetaraan antara pemerintah dan WP. Ini ada pada Pasal 107-110, ” kata Ajib di Gedung DPR RI, Rabu (6/12).

Direktur Peraturan Perpajakan I Arif Yanuar menyatakan, alasan dari dikuatkannya pidana dalam RUU KUP ini sebetulnya hanya memberikan kepastian hukum. Sebab, ketentuan-ketentuannya banyak yang diangkat dari PMK yang sudah ada.

“Kami kuatkan pidana sebetulnya banyak yang kami angkat ini dari PMK, tata cara pemeriksaan, bukper, penyidikan supaya kepastian hukumnya lebih,” kata Arif.

Bila dikatakan RUU KUP lebih memihak kepada pemerintah, Arif menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan penegakan hukum di dalam RUU ini sesungguhnya memiliki pengecualian dan relaksasi kepada WP.

“Pada saat Bukper sanksi 100% yang dulunya 150%. Pada saat penyidikan dulu 400% sekarang 200%. Bahkan saat penuntutan, yang di KUP, dalam revisi ada excuse-nya untuk bayar plus denda 300%. Jadi memang semua ada imbangannya kalau kita baca keseluruhan,” jelasnya.

Namun demikian, Arif menyatakan hal ini ia serahkan kepada DPR, apakah hal ini cukup adil atau tidak. “Ini kan hasilnya dengan DPR nanti,” ujarnya. 


Reporter Ghina Ghaliya Quddus
Editor : Yudho Winarto

PAJAK

Berita terbaru Nasional

Tag
TERBARU
MARKET
IHSG
66,59
6.567,12
1.02%
 
US/IDR
13.334
0,02
 
KONTAN TV
Hotel Santika Premiere Slipi - Jakarta
26 February 2018 - 27 February 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy