NASIONAL
Berita
MPR : 4 pilar kebangsaan bukan milik pribadi TK

EMPAT PILAR KEBANGSAAN

MPR : 4 pilar kebangsaan bukan milik pribadi TK


Telah dibaca sebanyak 878 kali
MPR : 4 pilar kebangsaan bukan milik pribadi TK

JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lukman Hakim Saefuddin, menjamin, program sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan tidak akan terhenti dengan wafatnya sang kreator (alm) Taufik Kiemas, Ketua MPR RI. Sebab, program yang digagas mendiang Taufik Kiemas ini sudah menjadi milik lembaga MPR RI.

Lukman menegaskan, meski program sosialisasi 4 pilar kebangsaan adalah gagasan Taufik Kiemas, bukan berarti program tersebut menjadi milik pribadi almarhum. "Program ini sekarang adalah program MPR dan akan terus dilakukan oleh MPR," kata Lukman ketika dijumpai Kontan, di Gedung MPR, Senin, (10/6),

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP ini, menambahkan, kekosongan Ketua MPR tidak akan mengganggu pelaksanaan program kerja lembaga legislatif tersebut, termasuk dalam program Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan. Sebab, tanggung jawab Pimpinan MPR selalu dilaksanakan secara kolektif kolegial. "Kami empat orang Wakil Ketua MPR siap menjalankan tugas Ketua MPR secara bergantian untuk sementara waktu," ujar Lukman.

Belakangan, program Sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memunculkan kritik dari berbagai kalangan. Bahkan, sempat memunculkan somasi dari Rachmawati Soekarnoputri.

Adik Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri tersebut menuding, program sosialisasi 4 pilar kebangsaan rawan peyimpangan anggaran karena menggunakan APBN. Selain itu, ia juga tak setuju penempatan Pancasila sebagai Pilar Kebangsaan. "Pancasila adalah pondasi dasar, bukan salah satu pilar dalam kehidupan kebangsaan," kata Rachmawati beberapa waktu lalu.

 

Editor: Dikky Setiawan
Telah dibaca sebanyak 878 kali



Syarat & Ketentuan Komentar :
  1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.
  2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.
  3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. KONTAN memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus komentar yang bertentangan dengan ketentuan ini.

LIPSUS

LIPSUS Update

  • Risiko berbeda, premi tiap daerah seharusnya berbeda juga

    +

    Dalam uji coba pertama, Jasindo mengkover 600 hektare (ha) lahan dengan biaya premi Rp 100 juta.

    Baca lebih detail..

  • Agar sukses, perlu insentif bagi penyuluh lapangan

    +

    Program asuransi pertanian menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melindungi petani dari efek perubahan iklim. Hanya saja masih banyak kekurangan yang ditemui, seperti kurangnya sosialisasi dan tidak adanya insentif bagi penyuluh pertanian lapa

    Baca lebih detail..