kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.304
  • LQ451.124,28   -7,91   -0.70%
  • SUN105,38 -0,17%
  • EMAS590.870 0,52%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Moody's ingatkan efek pilkada 2018

Kamis, 11 Januari 2018 / 11:52 WIB

Moody's ingatkan efek pilkada 2018
ILUSTRASI.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hari ini (11/1), Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan para pasangan calon kepala daerah yang berlaga di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di sejumlah daerah tahun ini. Moody's Investor Service mengingatkan, Indonesia harus mewaspadai perhelatan politik dalam negeri sampai dua ke depan, entah itu pilkada serentak 2018 dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Lembaga pemeringkat rating utang itu mengingatkan, perhelatan politik di Indonesia bisa memperlambat pelaksanaan reformasi ekonomi yang sudah berjalan dua tahun terakhir. Moody's mencontohkan pengalaman di sejumlah negara tetangga. "Malaysia belum menerapkan reformasi pendapatan yang signifikan pada dua tahun terakhir karena akan pemilihan parlemen tahun ini," jelas Anushka Shah Soverign Analyst Moody's Investor Service dalam keterangan resmi yang diterima KONTAN, Rabu (10/1).

Begitu pula di negara lain. Misalnya di Pakistan, Kamboja, India, Myanmar dan sejumlah negara lain. "Di Indonesia, pemilihan daerah juga cenderung memperlambat momentum reformasi," jelas Shah.

Pilkada serentak telah dilakukan Indonesia beberapa kali, mulai akhir tahun 2015. Pelaksanaan Pilkada serentak ketiga tahun ini akan diikuti 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Suhu politik berpeluang makin panas karena pilkada serentak kali ini berdekatan dengan persiapan pemilu presiden 2019.

 

Pandangan salah

Toh, penilaian Moody's ini ditepis oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia memastikan, Indonesia tetap fokus melakukan reformasi kebijakan ekonomi. "Seluruh alasan, tahun ini pemerintah akan terganggu konsentrasinya dan tidak menjalankan berbagai program reformasi ambisius, itu salah," tegasnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah fokus pada lebih dari 1.054 proyek investasi yang telah terdaftar sejak September 2017 tapi belum terealisasi. Terkait perdagangan pemerintah akan mempermudah tata niaga impor dengan menekan jumlah barang dalam kategori larangan terbatas hingga 20,8% dari 48%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemkeu Suahasil Nazara mengatakan, proses Pilkada telah berlangsung selama dua hingga tiga tahun terakhir. Namun, hal tersebut tak terbukti menghambat jalannya reformasi. "Reformasi jalan terus, apalagi sektor fiskal yang diperbaiki. Moneter diperbaiki, struktur yang diperbaiki, jadi jalan terus. Outlook masih bagus," katanya.

Hal senada dikatakan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara. Dia yakin kekhawatiran Moody's tidak terjadi. BI melihat komitmen pemerintah dalam reformasi ekonomi luar biasa meski di tahun politik.


Reporter Adinda Ade Mustami
Editor : Sanny Cicilia

PILKADA

Berita terbaru Nasional

Join the discussions
TERBARU
MARKET
IHSG
-19,84
6.615,49
-0.30%
 
US/IDR
13.321
0,02
 
KONTAN TV
Hotel Santika Premiere Slipi - Jakarta
26 February 2018 - 27 February 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy