Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pemerintah menargetkan sebanyak 14,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa menikmati beras sejahtera (rastra) dan sebanyak 1,3 juta KPM dapat menikmati Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2017.
Data Kementerian Sosial dan Bulog menyebutkan bahwa penyaluran beras sejahtera secara nasional sudah mencapai 81% atau sebesar 1.041 juta ton beras secara nasional hingga Juni. Sementara, untuk bulan juni sudah mencapai 40,7%.
Sejumlah provinsi yang menjadi target penyaluran rastra sudah memenuhi target penyaluran 100%. Pronvisi-provinsi itu di antaranya, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, dan DIY.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, melalui keterangan pers Kementerian Sosial, menjelaskan, sebagian besar daerah telah menyalurkan rastra diatas 70%.
Untuk daerah yang penyaluran rastranya belum mencapai 70%, Khofifah meminta agar pemerintah daerah mempercepat penerbitan surat perintah alokasi rastra ke Badan Urusan Logistik (Bulog) agar keluarga penerima manfaat bisa tenang dan berdampak menekan laju inflasi.
“Tercatat sejumlah daerah seperti NTT, Riau, Banten, Kaltim dan Jambi serapan rastranya masih dibawah 70%. Untuk itu, surat perintah alokasi dari bupati wali kota segera diturunkan. Pastikan agar seluruh keluarga penerima manfaat beras siap sudah di rumah," kata Khofifah, saat meninjau pencairan PKH di Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro, Jumat (23/6).
Penyaluran rastra diharapkan bisa membantu KPM untuk menghadapi Lebaran. Pemerintah memberikan jaminan kepada warga miskin agar bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan makan dengan mudah.
“Tidak ada tunggakan dan proses pembayaran sudah lancar semua,” lanjut dia.
Menurut Khofifah, penyaluran bantuan sosial non-tunai melalui kartu ini difungsikan untuk menghindari adanya pemotongan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Mensos mengatakan, melalui bansos non-tunai, masyarakat diajak untuk berkenalan dengan perbankan beserta produk-produknya.
Diharapkan, dalam jangka panjang ada perubahan pola pikir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan diberikan dalam bentuk kartu, pemanfaatan bantuan ini sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu memotong rantai kemiskinan masyarakat.
KPM juga menerima pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tepat waktu.
Pemerintah menyalurkan bansos sebesar Rp 6,04 triliun dengan total bansos PKH sebesar Rp 2,05 triliun. Khofifah berharap, dana PKH bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak sekolah dan tidak digunakan untuk kepentingan Lebaran.
"Ambil uang bansos seperlunya, jangan lantas diambil semua. Uang PKH untuk keperluan sekolah anak-anak, sisihkan juga untuk ditabung," ujar Mensos.
Ia menambahkan, pemerintah sangat fokus dan serius dalam menyiapkan PKH menuju 10 juta penerima pada tahun 2018.
Apalagi, PKH juga memiliki target pada 2019 inklusi keuangan secara nasional mencapai 75%, di mana PKH merupakan salah satu alat untuk mencapai target tersebut.
"Penyaluran bansos PKH non-tunai menggunakan sistem perbankan telah berkontribusi besar dalam mendongkrak inklusi keuangan di Indonesia," papar Khofifah.
"Pada tahun 2017, jumlah penerima PKH 6 juta KPM menyumbang 9%. Jika penerimanya diperluas jadi 10 juta KPM pada 2018 maka menyumbang 15,6% inklusi keuangan," lanjut Khofifah. (Rakhmat Nur Hakim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
