LRT dan proyek properti

Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID -  Pemerintah menganggarkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 2 triliun dalam APBN-P 2017 dan Rp 3,6 triliun dalam RAPBN 2018 untuk pembangunan Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek. Namun, DPR mempertanyakan pembangunan proyek tersebut.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Iskandar Dzulkarnain Syaichu mengatakan, dua tahun berturut-turut PT KAI mengajukan PMN dalam jumlah yang besar untuk pembangunan LRT. Bahkan, di tahun depan usulannya meningkat.

"Saya khawatir dengan proyek Meikarta, setiap hari iklannya menonjolkan fasilitas LRT. Saya ingin klarifikasi ini, apa hubungannya LRT dengan Group Lippo?," kata Iskandar dalam rapat Panitia Kerja (Panja) antara pemerintah dan Banggar mengenai RAPBN 2018 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/9). Menurutnya, jangan sampai pembangunan LRT triliunan rupiah dimanfaatkan swasta.

Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Imam Apriyanto Putro menjelaskan, stasiun paling ujung dari LRT Jabodebek adalah Bekasi Timur. Stasiun itu lanjut dia, berjauhan dengan proyek pembangunan Meikarta.

"Jadi saya juga tidak paham apabila Meikarta menghubungkan proyeknya dengan proyek LRT. Tetapi tidak ada hubungannya dengan LRT Jabodebek. Saya tidak tahu apakah dia membangun di kompleksnya sendiri untuk LRT atau moda transportasi untuk wilayah yang ada di kompleknya," kata Imam.

Lebih lanjut Imam menjelaskan, selain pembangunan stasiun paling ujung hingga Bekasi Timur, pembangunan LRT Jabodebek justru ke wilayah barat. Imam bilang, pengembangan proyek itu di wilayah barat Jakarta hingga Bandara Soekarno Hatta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News