Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pemerintah akan membentuk lembaga koordinasi sertifikasi dan akreditasi profesi. Rudy Salahudin, Deputi Menko Perekonomian Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Daya Saing dan UKM mengatakan, pembentukan tersebut dilakukan karena pemerintah melihat saat ini pemberian sertifikasi, akreditasi profesi masih belum terkoordinasi dengan baik.
Rencananya, lembaga koordinasi ini nantinya dibentuk di bawah koordinasi Kantor Menko Perekonomian. "Mengenai bentuknya seperti apa, ini masih digodog," katanya kepada KONTAN pekan kemarin.
Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian di Komplek Istana Negara pekan lalu mengatakan, selain perbaikan kelembagaan, agar kualitas sumber daya manusia bisa ditingkatkan, pemerintah juga saat ini sedang merancang program percepatan peningkatan kompetensi melalui pendidikan kejuruan. Program ini disusun karena pemerintah melihat data angka angkatan kerja di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan.
Sebagai catatan saja, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, pada tahun lalu, ada 122,38 juta angkatan kerja. Tapi dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak 50,8 juta di antaranya berpendidikan SD ke bawah.
Untuk lulusan SMP, jumlah angkatan kerjanya mencapai 20,7 juta. Sementara itu, untuk lulusan SMA sebanuak 19,8 juta. "Ini sedang kami siapkan pelaksanaannya, mungkin perlu waktu sedikit pelatihan dan pendidikan vokasionalnya," katanya.
Darmin mengatakan, agar upaya tersebut berhasil, pemerintah tidak akan jalan sendiri. Pemerintah akan melibatkan industri untuk membantu pemerintah memperbaiki kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan komunikasi dengan Jerman terkait upaya tersebut. "Minggu depan saya kirim eselon I ke Jerman, karena mereka yang mendukung kita untuk perbaikan pendidikan kejuruan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
