Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Dessy Rosalina
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku belum memiliki data terkait implementasi Permenaker 1/2017 tentang Struktur dan Skala Upah yang terbit Maret 2017 lalu.
Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Adriani lantaran belum ada laporan dari Dinas Ketenagakerjaan daerah.
"Kami belum mendapatkan data-data dari dinas Kabupaten dan Kota," balas pesan pendeknya kepada KONTAN, Minggu (7/1) malam.
Dalam beleidnya, penyusunan struktur dan skala upah memang cukup kompleks. Ada beberapa indikator yang harus jadi penilaian.
Indikator-indikator tersebut adalah jabatan yang diartikan sebagai sekelompok fungsi dan tugas dalam organisasi perusahaan. Kemudian golongan jabatan, masa kerja, pendidikan. Dan terakhir adalah kompetensi.
Sebelumnya Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Harjanto mengatakan banyaknya indikator tersebut membuat penyusunan struktur dan skala upah jadi hal yang kompleks. Khususnya untuk pekerja di level menengah ke atas.
"Relasi antara lama kerja, skill, dan pendidikan itu kompleks sehingga tak mudah menentukan struktur dan skala upahnya," katanya kepada saat dihubungi KONTAN, Jumat (5/1).
Oleh karenanya Harjanto mengatakan, beberapa perusahaan memang sudah ada yang mulai menerapkan hal tersebut bagi pekerja di level menengah ke bawah. Namun ia juga mengaku belum miliki data serupa.
"Terutama bagi pekerja di level operator memang sudah diterapkan, namun kami belum punya data yang memadai karena baru dimulai pada 17 Oktober," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
