Reporter: Gloria Fransisca | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Tindakan anarki terkait pemilu masih mengintai. Dua kantor kecamatan di Kecamatan Sindue dan Sindue Tambusabora di Donggala, Sulawesi Tengah, dibakar pada Rabu (16/4).
Meski mengaku bukan hambatan suara dalam proses rekapitulasi suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepolisian menindaklanjuti kasus ini.
Menurut jadwa KPUl, ada pengumpulan hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan dari tanggal 13 April - 17 April. Sementara, saat ini, rekap suara masih dikumpulkan dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang seharusnya selesai sejak 15 April.
Rekapitulasi suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), menurut anggota KPU Arief Budiman, sudah mulai dilaksanakan pada 14 - 16 April lalu.
"Saat ini jadwal di dua kecamatan di Donggala rekapitulasi tanggal 16 dan 17. Dilaporkan kejadian pembakaran kantor kecamatan setelah dilakukan hasil rekap di tingkat PPK," ujarnya.
Menurut Arief, tidak ada keberatan atau pertentangan saat penghitungan suara di Kecamatan Sindue, sehingga rangkaian proses selesai.
"Tiba-tiba kantornya terbakar dan di kantornya ada 196 kotak suara. Namun hanya 32 kotak suara yang bisa diselamatkan," kata dia. Namun, KPU akan mengecek kembali apakah hanya jumlah itu yang berhasil diselamatkan.
Sementara itu di kecatamatan Sindue Tambusabora, dari sekitar 80 kotak suara hanya terselamatkan 34 surat suara.
Dia bilang, ada berkas formulir C1 yang dibawa langsung ke kabupaten atau kota. Nah, berkas-berkas ini adalah bahan untuk melakukan rekap, termasuk dari kecamatan yang terbakar tersebut.
Formulir tersebut berisikan data penghitungan suara ada yang langsung di scan. Karena itu, Arief mrasa, aksi pembakaran tersebut tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan.
"Kepolisian tidak bisa molor, perlu diproses dengan cepat untuk menemukan siapa yang melakukan tindakan anarkis. Dan kedua, untuk mencegah supaya tidak ada kecamatan-kecamatan lain di seluruh Indonesia yang dibakar, atau institusi pemerintahan apapun terancam. Hal ini mengingat aksi ini sering terjadi pada proses sebelum dan menjelang pemilu. Contohnya saja seperti yang terjadi kemarin di Sumba Barat Daya," ungkap Arief.
Sejauh ini KPU tetap memantau proses rekapitulasi dan perkembangan kasus di Donggala melalui telepon. Melalui jaringan tersebut juga KPU mengupayakan himbauan agar KPUD setempat bekerja dengan lebih keras sehingga bisa sesegra mungkin mendapatkan pihak-pihak untuk diklarifikasi.
"Nanti kita akan lakukan monitoring, dan supervisi ke dua kecamatan itu. Sampai saat ini terus kami pantau lewat telepon," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
