Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rekognisi hasil pengujian mutu dan standard produk antar negara merupakan salah satu bentuk kerja sama saling menguntungkan. Karena itu, Kementerian Perdagangan tengah mendorong agar mekanisme perdagangan bisa lebih sederhana dan menguntungkan kedua belah pihak.
Wakil Menteri Perdagangan, (Wamendag) Jerry Sambuaga, kerjasama ini dapat diwujudkan melalui perjanjian perdagangan maupun melalui kesepakatan bersama khusus dalam masalah ini.
“Isu ini harus dimasukkan dalam materi perjanjian perdagangan, atau lewat mekanisme lain. Ini adalah teknis perdagangan yang bisa menentukan sejauh mana keunggulan produk kita karena menyederhanakan mekanisme perdagangan. Misalnya produk ikan, jika sejak dari awal sebelum dikemas uji mutu yang kita lakukan bisa direkognisi, tentu sampai ke negara mitra dagang tidak perlu lagi diuji. Jadi mutu produk terjaga dan waktunya bisa lebih singkat,” ujar Jerry dalam keterangannya, Selasa (16/2).
Di Indonesia, fungsi pemeriksaan dan penelitian produk salah satunya dilakukan oleh Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu (Standalitu) Kemendag yang punya balai pengujian di Ciracas, Jakarta Timur. Balai tersebut memastikan semua produk yang diperdagangkan di Indonesia memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh peraturan.
Baca Juga: Stok jelang Ramadan, Mentan: Kita kekurangan 200 ribu ton daging
Untuk itu, menurut Wamendag, laboratorium standarisasi dan uji mutu produk yang dipunyai Kemendag harus punya peralatan yang canggih dan mutakhir. Isu teknologi dan metode pengujian sangat krusial dan sensitif dalam bidang ini. Oleh karenanya, Indonesia harus juga menyediakan peralatan yang diakui oleh negara mitra dagang.
“Penting sekali soal teknologi dan peralatannya. Kita akan ajukan argumen bahwa kita perlu menunjang pemenuhan teknologi laboratorium ini dengan penganggaran yang memadai.” Kata wamendag.
Salah satu yang menarik adalah bahwa Balai Pengujian produk Kemendag juga menjadi pusat uji bagi produk kelapa sawit yang saat ini mendapat diskriminasi dari Uni Eropa. Wamendag ingin agar ini bisa dibahas secara khusus di perundingan Indonesia-European Union CEPA. Pasalnya, Uni Eropa punya standar dan pengujian sendiri dan kurang merekognisi hasil uji Indonesia.
“Padahal alat pengujian untuk produk kelapa sawit ini juga pengadaannya didukung oleh Uni Eropa, begitu juga standar-standar pengujiannya. Seharusnya tidak ada masalah dengan produk kelapa sawit kita. Kita harus suarakan itu dalam perundingan lanjutan nanti.” Kata Jerry.
Baca Juga: Bappebti memblokir 68 situs ilegal sepanjang Januari
