Reporter: Ghina Ghaliya Quddus, Patricius Dewo | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengaku terus berupaya menekan penarikan utang tahun ini dan tahun depan. Realisasi utang yang lebih rendah dilakukan demi menurunkan rasio utang. Targetnya: anggaran lebih sehat sehingga pengelolaan anggaran juga lebih mudah.
Apalagi, pemerintah telah membatasi rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) untuk periode 2019–2022 di kisaran 29,5%–31%. Namun pemerintah masih memberikan batas toleransi pergerakan rasio utang di kisaran +5,0%, demi mengakomodasi jika terjadi shock akibat efek eksternal.
Bahkan, komitmen pengurangan utang dimulai tahun ini. Hal itu terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang hanya mengalokasikan pembiayaan utang Rp 399,22 triliun. Jumlah itu turun 7,23% dibandingkan realisasi 2017 yang Rp 429,08 triliun. Tahun 2017 merupakan pembiayaan utang tertinggi dalam sejarah RI.
Penurunan utang diproyeksi lebih besar lagi, sebab dalam outlook APBN 2018, realisasi utang diperkirakan hanya Rp 387,36 triliun atau turun 10,51%. Bersamaan dengan penurunan pembiayaan utang, penerbitan surat berharga negara (SBN) juga menyusut.
Tahun ini, realisasi penerbitan SBN diperkirakan hanya mencapai Rp 388,01 triliun dari rencana Rp 414,52 triliun. Lalu untuk tahun 2019, penerbitan SBN ditargetkan hanya Rp 386,21 triliun.
Pengurangan utang tersebut sejalan dengan rasio defisit anggaran tahun depan yang dipatok terendah dalam lima tahun terakhir. Defisit anggaran surut dari 2,25% terhadap PDB pada 2014 menjadi 1,84% terhadap PDB dalam RAPBN 2019. "Paling penting itu (jaga kesehatan) defisit kita, primary balance," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Senin (20/8).
Pemerintah ingin defisit anggaran terus ditekan. Hal itu untuk menjaga rasio utang utang terkendali. Apalagi sejak 2013, rasio utang terhadap PDB Indonesia selalu di bawah 30%. Tahun lalu, rasio utang terhadap PDB sebesar 29,5%. "Rasio utang terhadap PDB kita termasuk (yang) terendah di dunia," klaim Sri Mulyani.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemkeu, Lucky Alfirman bilang, pemerintah juga berkomitmen menjaga kualitas utang. Maka, Kemkeu selalu berhati-hati mengelola utang, demi mencegah terjadinya gagal bayar utang (default). "Untuk menjaga kepercayaan investor atas Indonesia," ujar Lucky.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
