Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah sepertinya tidak perlu terlalu khawatir terhadap kebutuhan pendanaan proyek tahun depan. Berbagai lembaga pendanaan internasional sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia.
Beberapa di antaranya berkomitmen meningkatkan jumlah investasi di Indonesia. Salah satunya adalah Asian Development Bank (ADB), yang berkomitmen membantu pendanaan program yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan.
Wakil Kepala perwakilan ADB untuk Indonesia Sona Shrestha mengatakan, pihaknya berharap bantuan yang akan diberikan bisa mendorong pertumbuhan yang inklusif. Salah satu caranya, menurut dia, pembangunan infrastrutur, perbaikan tata elola dan manajemen sektor publik.
Oleh karenanya, pada tahun 2017 nanti, ADB berniat meningkatkan investasi di sektor infrastruktur, terutama di sektor energi, mendorong keandalan dan efisiensi jaringan listrik nasional.
ADB juga berniat mengembangkan energi panas bumi dan gas alam, yang dinilai akan lebih bersih. Ini sejalan dengan tujuannya, terkait pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan kelestarian lingkungan.
Namun, ADB tidak menjelaskan berapa komitmen investasi yang akan digelontorkan untuk Indonesia tahun depan. Sebagai gambaran, di awal 2016 lalu ADB sempat menyebut siap menyalurkan investasi senilai Rp 135 triliun untuk lima tahun ke depan, kepada Indonesia.
Sementara pada tahun 2015 lalu, jumlah bantuan ADB yang diberikan untuk Indonesia mencapai US$ 27,2 miliar. Dari jumlah itu, sebesar US$ 10,7 miliar merupakan pembiayaan bersama alias co-financing.
Pinjaman asing lebih rendah
Sementara lembaga lainnya, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) juga berniat untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Terutama investasi di bidang infrastruktur transportasi dan energi.
Lembaga keuangan Jepang yang kini menggarap studi kereta cepat Jakarta-Surabaya ini mengklaim sudah menjadi lembaga yang penting bagi Indonesia. Mengingat, jumlah investasi yang sudah diberikan terus meningkat. Bahkan, pada tahun 2016 saja mencapai US$ 3,7 miliar.
Jika dibuat rata-rata, dalam lima tahun terakhir investasi JBIC di Indonesia mencapai US$ 1 miliar-US$ 2 miliar per tahun. Mendatang, JBIC akan mendorong pemberian pinjaman untuk program di Indonesia tanpa meminta jaminan kepada pemerintah.
Sementara itu, untuk tahun 2017 mendatang target pinjaman program untuk pemerintah pusat diperkirakan lebih rendah dari tahun 2016 lalu, yaitu hanya 24,92 triliun. Adapun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 lalu, jumlah pinjaman program pemerintah pusat sebesar Rp 31,35 triliun.
Adapun kebutuhan investasi itu terdiri dari pinjaman untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp 23,9 triliun dan pinjaman yang diteruskan sebesar Rp 1,01 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, dalam setiap pertemuannya dengan lembaga-lembaga internasional pemerintah selalu menjelaskan mengenai rencana pembangunan di Indonesia, terutama proyek strategis apa yang akan dilaksanakan pada tahun depan.
Menurut Suahasil, selain menawarkan proyek strategis pemerintah juga menawarkan berbagai skema pinjaman yang dinilai bisa menguntungkan supaya ada skema-skema yang lebih menarik bagi investor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
