kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45935,51   7,16   0.77%
  • EMAS1.335.000 1,06%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Gelombang interaksi akun twitter pejabat publik di Indonesia sangat rendah


Senin, 15 Januari 2018 / 12:41 WIB
Gelombang interaksi akun twitter pejabat publik di Indonesia sangat rendah
ILUSTRASI. TWITTER


Reporter: Azis Husaini | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Saat ini ada 328 juta pengguna aktif Twitter di dunia (TechCrunch: 2017). Sebanyak 14% di antaranya terdiri dari pengguna Indonesia sehingga masuk dalam urutan lima besar negara dengan pengguna terbanyak. Begitu pun frekuensi dari aktivitas yang dihasilkan. Pada 2016, Twitter melaporkan ada 4,1 miliar cuitan yang diluncurkan pengguna Indonesia

Untuk sementara ini, Twitter dianggap sebagai platform media sosial dengan frekuensi paling menonjol sehingga turut mempengaruhi tren dan opini di dunia. Keunggulan Twitter mampu menghadirkan tradisi komunikasi baru, di antaranya, Twitter mampu membiaskan sekat-sekat yang biasa terbentuk dalam seri komunikasi nyata. Termasuk dalam urusan politik dan kebijakan publik. Hanya saja, di Indonesia peluang ini masih dinilai belum termanfaatkan dengan baik.

Tidak begitu banyak pejabat maupun politisi di Indonesia yang berani membuka diri dan aktif dalam belantara percakapan Twitter tanpa batas. “Alih-alih bisa memangkas rumitnya alur birokrasi yang kompleks, sebagian besar akun resmi pejabat malah tetap tampil dengan memberi jarak kepada pengguna lainnya dengan aktivitas monolog dan minus interaksi,” ujar Sobih Adnan, Ketua Komunitas TagihJanji di Jakartadalam rilisnya, Minggu, (14/1).

Dari pembulatan jumlah 1.000 akun Twitter pejabat tinggi negara dan kepala daerah di Indonesia, cuma 127 akun saja yang mampu tertangkap dalam radar dan metode studi ini. Itu pun, tidak semuanya memiliki kemampuan interaksi yang baik.

Rendahnya gelombang interaksi akun Twitter pejabat publik di Indonesia menjadi masalah. “Nyaris kami ambil kesimpulan, kemajuan teknologi tak memberi sumbangsih apa-apa dalam ikhtiar membangun kebijakan yang demokratis di Indonesia,” timpal Sigit A Nugroho, Founder komunitas TagihJanji.

Kabar baiknya, di pengujung 2017, katanya, TagihJanji berhasil menghimpun 10 akun Twitter pejabat dari sekelas pimpinan lembaga tinggi negara, Menteri,  Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Bupati di Indonesia dengan frekuensi interaksi yang cukup tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×