Sumber: Antara | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan menjadi salah satu program prioritas pemerintah pada 2016.
Dalam Rapat Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin, Darmin mengatakan program KUR menjadi prioritas karena signifikan untuk mendorong pembiayaan pelaku usaha sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta juga meningkatkan tingkat keuangan inklusif masyarakat.
Pertumbuhan UMKM, ujar Darmin, diharapkan pemerintah mampu menopang pemerataan pendapatan masyarakat, dan memperkuat stabilitas perekonomian domestik, mengingat pada 2016, imbas negatif dari ketidakpastian ekonomi global masih mengancam Indonesia.
"KUR akan menjadi program yang besar, dan akan melibatkan koordinasi strategis dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan," ujar dia.
Pada 2015 ini, pemerintah sebelumnya menyatakan telah memangkas bunga KUR dari 22% menjadi 12%. Pada 2016, pemerintah menargetkan dapat kembali memotong bunga KUR hingga hanya sembilan persen.
Penurunan suku bunga KUR itu dilakukan dengan peningkatan pemberian subsidi oleh pemerintah kepada Bank pelaksana pemberi KUR. Pemerintah juga menaikkan anggaran subsidi KUR pada 2015 dari Rp 400 miliar menjadi Rp1 triliun.
Darmin mengatakan, selanjutnya program KUR 2016 akan dibahas dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Selain itu, KUR juga akan masuk ke dalam program pemerintah untuk me dorong inklusif finansial. Dengan inklusif finansial, pemerintah dapat mengurangi aliran dana asing dalam pasar keuangan domestik. Ketergantungan terhadap aliran dana asing juga dinilai Darmin yang membuat Indonesia rentan dengan imbas negatif dari krisis ekonomi global.
"Kalau penanaman modal, sudah pasti kita perlu investor asing. Tapi apakah perlu sebanyak itu (peranan asing) dalam membeli saham?," ujarnya.
Program prioritas lainnya adalah koordinasi pengembangan kebijakan ekonomi makro yang kondusif, kebijakan fiskal dan moneter, penguatan sistem keuangan, pengendalian pembayaran utang luar negeri, dan pengendalian inflasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
