: WIB    —   
indikator  I  

Cegah resesi, kaji ulang proyek infrastruktur

Cegah resesi, kaji ulang proyek infrastruktur

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Besar pasak daripada tiang! Keinginan Presiden Joko Widodo untuk menggeber proyek infrastruktur nampaknya tak sejalan dengan penerimaan negara yang masih seret.

Dengan realisasi penerimaan akhir September 2017 61,5% dari target yakni Rp 770,7 triliun, amunisi dana infrastruktur terbilang mini. Ini belum termasuk kondisi perusahaan negara yang mendapat penugasan proyek infrastruktur.  

Itulah sebabnya, belakangan menguar usulan agar pemerintah menunda ambisi menyelesaikan proyek infrastruktur. Besarnya pendanaan infrastruktur bisa membebani keuangan negara yang bisa berefek negatif bagi perekonomian nasional, yakni terseret ke jurang resesi. 

Menurut ekonom sekaligus politikus senior Kwik Kian Gie, perjalanan ke jurang resesi terlihat dengan kelangkaan modal. Banyaknya proyek infrastruktur telah memacu investasi, tapi sayangnya pendanaannya jauh dari harapan. 

Kwik menyebut, ekonomi Indonesia saat ini sejalan dengan teori overinvestment. Inti dari teori overinvestment adalah kegiatan investasi lebih besar dari tabungan yang menyebabkan pembiayaan investasi dengan kredit bank. 

"Artinya, selama gelombang pasang, pembentukan modal sendiri atau equity capital tertinggal dibanding dengan kesempatan dan gairah investasi," kata Kwik di seminar nasional di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Rabu (11/10).

Jika kelak kredit bank berkurang, investasi mini. Saat itu, krisis dimulai. "Ini harus dicegah dari sekarang, dengan mengerem investasi," jelas mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Makanya, pemerintah harus melakukan penjadwalan kembali proyek-proyek besar. Kredit komersial dari luar negeri juga harus dikendalikan. "Kebijakan uang ketat (tight money policy), harus diberlakukan," tandas Kwik. 

Dalam teori ekonomi, resesi terjadi jika ada pertumbuhan PDB negatif selama dua kuartal berturut-turut.  Jika melihat pertumbuhan ekonomi yang masih cukup besar dibanding negara G-20 yaitu 5,01% pada kuartal II-2017 dan III-2017, kondisi itu resesi masih belum akan terjadi.

Gandeng swasta

Ekonom Aviliani sepakat pemerintah melakukan reschedule proyek infrastruktur. Pasalnya, pembangunan infrastruktur secara besar-besaran menyebabkan tingginya impor. Bahan baku pembangunan infrastruktur tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri.

Padahal, kinerja ekspor pun dikhawatirkan tidak mampu mengompensasi peningkatan impor tersebut. Jika demikian, nilai tukar rupiah berpotensi melemah. "Begitu rupiah melemah, harga-harga naik, daya beli turun. Itu bisa masuk resesi," kata Aviliani.

Aviliani menyarankan, pembangunan infrastruktur di Indonesia bagian timur, seperti Papua harus dievaluasi. Pemerintah lebih baik membenahi infrastruktur di Jawa, seperti jalur Pantura. indikator yang menentukan perbaikan daya saing, sebesar 26% diantaranya terdapat pada komponen biaya logistik.

Namun menurut Ekonom Bank Permata Josua Pardede,  pembangunan infrastruktur justru diperlukan dan berdampak pada perekonomian jangka panjang. Yang menjadi permasalahan yaitu ketergantungan pembangunan investasi atas anggaran pemerintah. Padahal, anggaran penerimaan pemerintah belum optimal dan sangat bergantung pada harga komoditas. 

Sedang komoditas tahun ini jeblok. Wajar cashflow pemerintah terganggu. Karena itu pembiayaan infrastruktur perlu dioptimalkan. Misal dengan menggandeng swasta dan pembiayaan melalui pasar modal atau sekuritisasi income.


Reporter Adinda Ade Mustami
Editor Wahyu Rahmawati

PROYEK INFRASTRUKTUR

Feedback   ↑ x