Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Kinerja kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten / kota dalam menggunakan anggaran masih buruk. Kinerja tersebut bisa diketahui dari potensi pemborosan anggaran yang mereka lakukan.
Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), masih ada 50 kementerian dan lembaga, 24 provinsi, 456 kabupaten / kota yang boros.
"Dari hasil kajian BPKP 2015/2016, itu ada potensi inefesiensi yang mereka lakukan," kata Kamaruddin AK, Kepala Biro Manajemen Kerja, Organisasi dan Kerjasama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di sela- sela Rapat Koordinasi Nasional Ketenagakerjaan 2017 di Jakarta, Kamis (2/1).
Kamaruddin tidak merinci kementerian/ lembaga, pemerintah daerah yang dimaksudnya tersebut. Dia hanya mengatakan, inefesiensi tersebut banyak dilakukan karena faktor perencanaan yang buruk. Kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, kabupaten/ kota sering membuat perencanaan kegiatan yang tidak jelas.
Bukan hanya itu saja, antara program yang dibuat dengan sasaran yang ingin mereka ingin capai juga sering tidak nyambung. Akibatnya, inefesiensi terjadi. "Contoh, mereka ingin meningkatkan ketrampilan, tapi anggarannya kecil ya tidak nyambung," katanya.
Bambang Seomantri Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas mengatakan, selain masalah tersebut, inefesiensi juga disebabkan kinerja kementerian/ lembaga yang tidak fokus dengan tugas dan fungsi utama mereka. Masalah tersebut membuat banyak kementerian/ lembaga yang melakukan program tidak penting.
Inefesiensi atau pemborosan juga disebabkan oleh duplikasi anggaran akibat kegiatan yang sama di satu kementerian dilakukan juga di kementerian lain. "Itu juga disebabkan oleh pengadaan yang terlalu mahal," katanya.
Pemerintah kata Bambang tidak akan membiarkan masalah tersebut berlanjut terus. Mereka akan mengatasinya dengan menajamkan fokus, perencanaan program, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik. "Kementerian / lembaga juga akan diikat dengan tugas mereka supaya tidak sibuk mengurusi yang lain dengan menerapkan prinsip uang mengikuti program (money follow program)," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
