Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim bahwa pola serapan anggaran, seperti realisasi belanja modal, barang, pegawai, dan bansos sudah lebih merata di sepanjang 2016. Oleh karenanya, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi 5,1% yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 bisa dicapai dengan mengoptimalkan pengelolaan anggaran secara kreribel.
Namun demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur mencatat, ada dana dari anggaran 2016 yang tidak tepat sasaran. Jumlahnya tak kecil, hampir Rp 400 triliun.
“Tingkat efsiensi pengelolaan anggaran kita masih kecil. Anggaran yang tidak tepat sasaran saya hitung hampir Rp 400 triliun,” kaya Asman di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Rabu (25/1).
Menurut Asman, anggaran pada 2016 memang diserap habis, namun output-nya tidak sesuai dengan harapan.
“Kalau kita fokuskan lagi, kita borosnya lebih kurang segitu. Ini tugas kita bersama sehingga apa yang dikeluhkan Presiden soal money follow program, orientasi hasil, jangan boros anggaran, bisa kita jawab,” katanya.
Asman menjelaskan, ketidaksesuaian output ini masih sering ditemukan di beberapa daerah dan beberapa kementerian. Program yang direalisasikan melenceng dari apa yang direncanakan dalam penggunaan anggaran.
“Misalnya judulnya perbaikan lingkungan, tentu bayangan kita di situ banyak taman atau tidak ada lagi pencemaran. Tetapi ternyata kegiatannya pengadaan lampu jalan. Apa hubungannya? Banyak hal seperti itu yang kita temui,” ucapnya.
Dia juga bilang, masih banyak daerah dan Kementerian Lembaga yang masih berpola lama, cotohnya masih gemar titip unit anggaran, kemudian honor pejabat ada di mana-mana.
Menurut dia, hal Ini tejadi karena seluruh pengadaan belum dilakukan secara elektronik masih sistem manual.
“Data LKPP 2013, hanya 30% pengadaaan dari e-procurement," ucapnya.
Hal itu menyebabkan pula potensi korupsi di semua jenjang pengadaan barang karena tidak transparan dan akuntabel.
”Kita lihat sekarang di mana-mana masih banyak berita korupsi yang mendominasi. Dalam kurun waktu 2014-2016, kalau kita hitung, itu agak lumayan. Hampir Rp 1,8 trilun potensi kerugian kita," kata Asman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
