Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aksi unjuk rasa buruh dan Badan Eksekutif Mahasiswa pada peringatan tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) pada Jumat (20/10) berbuntut panjang.
Polda Metro Jaya telah menetapkan 16 mahasiswa sebagai tersangka menyusul aksi yang berlangsung hingga tengah malam dan berujung ricu.
Terbaru, Senin (23/10) polisi menetapkan dua tersangka baru berinisial Wildan Wahyu Nugroho (UNS) dan Panji Laksono (IPB). Dua tersangka baru ini diduga melanggar tiga pasal, yakni Pasal 160 tentang tentang delik penghasutan dengan lisan, dan Pasal 216 serta 218 KUHP tentang tidak taat aturan petugas untuk membubarkan diri dalam aksi.
Penetapan tersangka ini mengundang reaksi dari pengurus BEM UNS bersama Alumni BEM UNS. "Kegiatan yang berlangsung di Jakarta adalah saat menampakan perilaku represif yang sangat memiliki daya rusak bagi proses demokratisasi," ujar Ikhlas Tamrin perwakilan Alumni Presiden BEM UNS, dalam keterangan tertulis, Selasa (24/10).
Untuk itu, BEM UNS menyerukan untuk membebaskan dan mencabut status tersangka para aktivis mahasiswa atas nama Wildan Wahyu Nugroho presiden (BEM UNS), Panji Laksono (IPB) dan Ihsan Manawar (STEI SEBI).
Selain itu, juga menyerukan kepada seluruh aktivis mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk turun ke jalan pada 28 Oktober dengan agenda 1 menolak rezim represif dan penangkapan aktivis mahasiswa.
Asal tahu saja, beredar ajakan di media sosial menggelar aksi unjuk rasa tepat pada peringatah Hari Sumpah Pemuda. Tuntutannya agar Jokowi mundur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
